skip to main content

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Desa (Studi BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun 2023)

*RAMA NURUL ARIFIN  -  Department of Business Administration, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia, Indonesia
Andi Wijayanto  -  Department of Business Administration, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia, Indonesia
Dinalestari Purbawati  -  Department of Business Administration, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia, Indonesia
Open Access Copyright 2023 The Author

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Good Coporate governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan dan apa saja hambatannya. BUMDes adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah desa yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan menggerakan roda perekonomian masyarakar desa. Penerapan GCG pada BUMDes sangat lah penting untuk  mendukung tata kelola yang baik dan menjaga keberlangsungan usaha. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan menjadi landasan utama dalam menjalankan tata kelola organisasi bisnis yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari komisaris, Direktur, sekretaris dan bendahara BUMDes. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi pada BUMDes  Usaha Sejahtera Desa pejengkolan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan GCG pada BUMDes Usaha Sejahtera belum terlaksana sepenuhnya. Berdasarkan hasil analisis data dari kelima prinsip yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance BUMDes Usaha  Sejahtera masih lemah dalam hal menjalankan prinsip independensi dan kesetaraan. Sementara penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsbilitas sudah berjalan dengan baik, walaupun masih sederhana dan perlu perbaikan. Hal ini dikarenakan BUMDes Usaha Sejahtera masih menjumpai berbagai hambatan dalam penerapan GCG diantaranya: Keterbatasan sumber daya manusia, komitmen anggota, internal audit yang belum berjalan, dan dukungan dari stakeholder. Penelitian berimplikasi pada perbaikan tata kelola BUMDes Usaha Sejahtera melalui perbaikan sistem pengendalian internal organisasi dan sistem recruitment yang jelas.


This research aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Village-Owned Enterprises (BUMDes) called "Usaha Sejahtera" in Pejengkolan Village, as well as identify the obstacles faced. BUMDes is a legal entity owned by the community and the village government, established with the purpose of improving the village's local income and stimulating the local economy. The implementation of GCG in BUMDes is crucial to support good governance and ensure the sustainability of the enterprise. Principles such as transparency, accountability, responsibility, independence, and equality form the foundation for effective organizational governance in the business context.The research adopts a qualitative approach with a descriptive method. Key informants for this study include commissioners, directors, secretaries, and treasurers of BUMDes. Data is collected through interviews, observations, and documentation at BUMDes "Usaha Sejahtera" in Pejengkolan Village. The data analysis follows the Miles and Huberman model. The research findings indicate that the implementation of GCG in BUMDes "Usaha Sejahtera" is not fully realized. Based on the analysis of the five principles proposed by the National Committee for BUMDes Governance Policy, the enterprise shows weaknesses in implementing the principles of independence and equality. However, the principles of transparency, accountability, and responsibility have been moderately implemented, although there is room for improvement.This is because BUMDes "Usaha Sejahtera" still faces various obstacles in implementing GCG, including limited human resources, member commitment, inactive internal audit, and stakeholder support. The research implies the need for improvements in the governance of BUMDes "Usaha Sejahtera" through enhancing the internal control system and establishing a clear recruitment process.

Fulltext View|Download
Keywords: Penerapan Good Corporate Governance; BUMDes

Article Metrics:

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.