PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 107 DESA JOGOLOYO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus Putusan PTUN No. 34/G/2009/PTUN.SMG)

*Ariza Hasna*, Ana Silviana, Triyono -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 10 Jun 2016; Published: 10 Jun 2016.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 64 67
Abstract

Banyaknya kasus tumpang tindih tanah yang mengakibatkan pembatalan sertipikat hak atas tanah yang terjadi di Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan nomor: 34/G/PTUN.SMG jo. nomor: 03/B/2010/PT.TUN.SBY jo. nomor: 292 K/TUN/2010. Tanah Hak Milik tersebut mengalami tumpang tindih dengan tanah Hak Guna Bangunan No. 04/Desa Jogoloyo dan No. 05/Desa Jogoloyo milik Ahmad Irianto. Pertimbangan Hakim membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak bertindak tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan sertipikat tersebut dan Roekimo Ronodisastro tidak dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah yang disengketakan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, landasan hukum dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo yaitu tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran dan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo oleh Roekimo Ronodisastro tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Proses pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keywords
Pembatalan Sertipikat, Hak Milik, Tumpang Tindih.

Article Metrics: