PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA UNTUK MEWUJUDKAN COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) (Studi Penelitian Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)

Abstract

Di Desa Pandansari terdapat asumsi bahwa pemerintah desanya belum berperan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Pandansari. Seharusnya pemerintah memiliki peranan yang signifikan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat merealisasikan desa wisata berbasis CBT. Penelitian ini menganalisis mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pandansari untuk mewujudkan CBT. Analisis didasarkan pada Teori Peran Pemerintah dari Pitana dan Gayantri (2005) yang meliputi peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator, serta Tahapan Pemberdayaan dari Wirhatnolo, dkk (2007) berupa tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan penyadaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pandansari telah mencapai ketiga tahap pemberdayaan masyarakat. Adapun instansi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pandansari meliputi Pemerintah Kec. Warungasem dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai fasilitator, serta Disparpora Kab. Batang yang berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator meskipun perannya sebagai dinamisator cenderung masih terbatas. Sedangkan Pemerintah Desa Pandansari hanya berperan dalam hal pemberkasan dan sebagai penyalur saja. Meskipun minimnya peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Pandansari, konsep CBT berhasil diterapkan di Desa Wisata Pandansari. Hal ini disebabkan terdapat komunitas masyarakat lokal Kopal Etom yang memiliki peranan kuat dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adanya peran pemerintah sebagai fasilitator juga menjadi pendukung proses pengkapasitasan manusia sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat lokal untuk mengelola Desa Wisata Pandansari. Adapun saran yang direkomendasikan adalah instansi pemerintah dapat meningkatkan peranannya khususnya sebagai fasilitator yang berkaitan dengan upaya pengkapasitasan manusia dan dinamisator dengan melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Community Based Tourism