EVALUASI PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTNBH) (Studi Kasus Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan studi kasus pada Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji mekanisme pengelolaan pendanaan PTNBH serta dampaknya terhadap operasional kedua universitas tersebut. Evaluasi dilakukan berdasarkan teori Bingham, Felbinger, Howlet, dan Ramesh yang mencakup tiga dimensi: evaluasi administratif, evaluasi judicial, dan evaluasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun status PTNBH memberikan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan, kedua universitas masih menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai sumber pendanaan utama, dengan proporsi 45,17% pada UNDIP dan 60,48% pada UNNES. Diversifikasi sumber pendapatan masih terbatas, terutama pada UNNES yang baru bertransformasi menjadi PTNBH pada tahun 2022. Pada evaluasi administratif, ditemukan pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) yang beragam, dengan beberapa target tercapai bahkan melampaui ekspektasi seperti jumlah publikasi internasional dan akreditasi program studi, sementara beberapa aspek lain seperti kewirausahaan mahasiswa dan rasio dosen-mahasiswa masih memerlukan perbaikan. Evaluasi judicial menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTNBH telah memiliki landasan hukum yang kuat, meskipun masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan otonomi pengelolaan dengan prinsip keadilan sosial dalam aksesibilitas pendidikan. Evaluasi politik mengungkapkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Kemendiktisaintek sebagai pembuat kebijakan dengan perguruan tinggi sebagai pelaksana kebijakan. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi menjadi PTNBH memberikan peluang signifikan bagi pengembangan universitas, namun juga menimbulkan tantangan dalam diversifikasi pendapatan dan menjaga aksesibilitas pendidikan. Diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam mengurangi ketergantungan pada UKT dan APBN, memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan amanat konstitusi. Kata Kunci: PTNBH, Pengelolaan Keuangan, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Evaluasi Kebijakan, Otonomi Perguruan Tinggi