EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DEPOK DALAM PEMENUHAN KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok sehingga pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak, utamanya pada klaster perlindungan khusus belum terpenuhi secara optimal meskipun kebijakan KLA sejak lama telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok pada klaster perlindungan khusus dan mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kekerasan terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Teori evaluasi kebijakan publik yang digunakan adalah milik William N. Dunn dengan 6 indikator, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Dari hasil penelitian ini diperoleh berupa evaluasi yang menujukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok belum sepenuhnya optimal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KLA ini menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi baik dari alokasi waktu kerja dan sumber daya pelaksana, kecukupan, responsivitas pelaksana kebijakan atas tugasnya dan pemerataan kemudahan akses serta manfaat kebijakan sudah cukup terlaksana dengan baik. Namun pada indikator efisiensi dari alokasi anggaran dana serta responsivitas pelaksana kebijakan terhadap hasil kerja belum dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu DP3AP2KB Kota Depok sebagai pemangku kebijakan KLA juga telah melakukan berbagai upaya preventif dan kuratif dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak diantaranya seperti memberikan sosialiasi, edukasi kepada masyarakat utamanya pada orangtua dan anak dalam mencegah kekerasan, menyediakan pelayanan perlindungan khusus baik pelaporan tindak kekerasan anak dan pendampingan psikologis bagi korban yang membutuhkan. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus, Kekerasan