Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PLTU Batang

Abstract

Keberadaan mega proyek pembangunan PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng ternyata menimbulkan terjadinya konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akibat adanya alih fungsi lahan dan potensi kerusakan lingkungan. Di dalam berjalannya konflik tersebut, terdapat interaksi antar-aktor yang terlibat konflik, yakni Perusahaan Bhimasena Power Indonesia (BPI), Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dan Masyarakat yang dibantu oleh LSM Go Green Batang dan Paguyuban UKPWR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola konflik yang terbentuk dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk mengatasi konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan terkait dan studi dokumen untuk menunjang data yang berasal dari informan. Adapun untuk menguji keabsahan data, dilakukan dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber lainnya hingga diperoleh kesamaan informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi perlawanan yang sama kuat antar-aktor yang terlibat di dalam konflik pembangunan PLTU Batang, sehingga membentuk pola yang menunjukan bahwa aktor-aktor yang terlibat konflik bertindak saling menyerang satu sama lain secara terus-menerus. Konflik tersebut berakhir dengan masyarakat yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutan yang diberikan dalam konflik dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan BPI karena dua aktor tersebut memegang kekuatan yang besar di dalam konflik. Untuk mengatasi konflik, Pemerintah Daerah melakukan strategi konflik dengan cara membuat regulasi penyelesaian konflik, dan melakukan mediasi dengan masyarakat. Penelitian ini menyarankan bahwasanya Pemerintah Daerah seharusnya serius dalam menempuh upaya untuk menangani konflik yang terjadi pada masyarakat. Selain memperhatikan upaya yang harus dilakukan, Pemerintah Daerah beserta perusahaan perlu meninjau sumber permasalahan yang menjadi penyebab konflik, termasuk kepada regulasi yang berlaku