Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menangani Permasalahan Kerusakan Hutan Mangrove Delta Mahakam

Abstract

Implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam merupakan sebuah upaya yang dilakukan demi terciptanya kembali kelestarian lingkungan terutama pada kawasan hutan mangrove Delta Mahakam. Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang terjadi di kawasan hutan mangrove Delta Mahakam secara terus menerus. Permasalahan yang terjadi memang sudah cukup lama, hal ini disebakan oleh ketidaktepatan kebijakan sebelumnya serta adanya tumpang tindih kewenangan dan keegoisan dari para pemangku kepentingan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dengan variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah dapat dikatakan berhasil, meskipun masih terdapat indikator yang butuh ditingkatkan lagi, seperti pada variabel sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan untuk mendapatkan kualitas yang baik dalam pelaksanaan program kebijakan dan sumber daya waktu yang membutuhkan evaluasi yang matang agar waktu yang telah dibuat sebelumnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi pada pihak swasta. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini yakni melakukan seleksi penerimaan SDM dengan tepat untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, melakukan evaluasi bersama Pemerintah Pusat terkait sumber dana dan waktu, harus dilakukannya evaluasi program kegiatan kebijakan terkait penanaman pohon mangrove, kebijakan ini juga harus tegas dalam menindak pihak swasta, harus adanya pegawasan setelah penanaman