PANDANGAN KOMUNITAS BIKE TO WORK SEMARANG TERHADAP FASILITAS JALUR SEPEDA DI KOTA SEMARANG

Abstract

Komunitas Bike To Work Semarang adalah gerakan moral yang lahir dari keprihatinan akan
kemacetan, pemborosan energi dan meningkatnya polusi. Untuk memenuhi hak-hak para pengguna
sepeda diperlukan adanya program dan kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang yang
mengakomodir hak-hak pengendara sepeda dalam menggunakan jalan dan bahu jalan di Kota
Semarang. Salah satu kebijakan yang diharapkan oleh pengguna sepeda adalah adanya jalur sepeda
di setiap wilayah di Kota Semarang.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yang dimaksudkan
memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi,
betujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat.
Sumber data berasal dari data primer maupun data sekunder. Penetapan informan dilakukan dengan
teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan
mengambil orang-orang yang telah diketahui mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan memahami
terkait dinamika kebijakan jalur sepeda di Kota Semarang. Pengumpulan data, peneliti menggunakan
4 (tiga) metode, yaitu metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan jalur sepeda oleh Pemerintah
Kota Semarang tidak serius dijalankan. Terbukti adanya Perda Nomor 14 Tahun 2011 yang
merencanakan jalur sepeda tetapi tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk penerapannya. Sempat
terealisasikan di akhir tahun 2011 tetapi sekarang hilang tak berbekas.
Komunitas Bike To Work Semarang terus berupaya dengan berbagai cara agar penerapan
jalur sepeda diseriusi oleh pemerintah. Baik dengan mengkampanyekan gerakan bersepeda kepada
masyarakat Kota Semarang maupun mengadakan talk show dengan mengajak pihak pemangku
kebijakan.
Saran yang diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang adalah segera bertindak serius dalam proses
pengambilan keputusan tentang penerapan jalur sepeda yang juga mengikutsertakan komunitas dan
masyarakat selaku objek kebijakan.