ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERAPAN PRODUK BER-SNI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

SNI yang telah dirilis oleh BSN ternyata belum mampu dijalankan sepenuhnya oleh pelaku industri dalam negeri dibuktikan dengan penerapan SNI yang hanya sekitar 20% dari total SNI yang ada. Oleh sebab itu, BSN menerapkan Genap SNI yang juga mendukung Perpres No.54 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres No.70 Tahun 2012 yang intinya mensyaratkan penggunaan produk-produk dalam negeri yang berstandar dalam pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah. Namun sayangnya, evaluasi terhadap program tersebut belum dilakukan sehingga belum diketahui seberapa efektif program yang sudah dijalankan.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat profil atas tingkat pemenuhan dari pengadaan barang dan jasa  pemerintah terhadap penggunaan atau pembelian produk dalam negeri yang telah memenuhi SNI; serta membuat analisis SWOT dari penerapan kebijakan penggunaan produk ber-SNI dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penelitian dilakukan dengan melakukan survei atas tingkat pemenuhan produk-produk ber-SNI dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui data yang dimiliki oleh SKPD di Provinsi Jawa Tengah. Dari survei yang dilakukan, barang-barang yang diadakan dikelompokkan ke dalam 11 sektor sesuai dengan sektor prioritas dalam Program Genap SNI.  Kemudian melakukan analisis dengan me-tode SWOT dengan memberikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada PPK yang berada di dalam lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan penerapan produk ber-SNI dalam pengadaan belum efektif dengan tingkat pemenuhan hanya 28%.

ABSTRACT

SNI has been released by BSN is not yet able to be run entirely by the domestic industry that is evidenced by the application of SNI which is only about 20% of the total existing SNI. Therefore, BSN apply Genap SNI also supports Presidential regulation No. 54 of 2010 which was then updated to Presidential regulation No. 70 of 2012 which essentially requires the use of domestic products are standard in the procurement of goods / services in the government sector. But unfortunately, the evaluation of the program has not done so yet known how effective the program was run.

Therefore, this study was to create a profile on the degree of fulfillment of the government's procurement of goods and services against use or purchase of domestic products that have met the SNI, and make a SWOT analysis of application of usage policies SNI products in the process of government procurement.

The study was conducted by surveying the level of SNI products fulfillment in government procurement through data held by SKPD in Central Java Province. From the survey conducted, the goods are held grouped into 11 sectors according to the priority sectors in the Genap SNI Program. Then arrange a SWOT analysis of the method by giving questionnaires and interviews to PPK who was around of SKPD in Central Java Province.The results obtained show that the policies implementation of  SNI products in the procurement has not been effective with only 28% compliance rate