BibTex Citation Data :
@article{HIST46507, author = {Diana Sari and Singgih Sulistiyono, M.Hum.}, title = {Dampak Sosial Implementasi Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan Pascapemekaran, 2008-2021}, journal = {Historiografi}, volume = {4}, number = {1}, year = {2025}, keywords = {}, abstract = { Kota Tangerang Selatan merupakan kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada 2008. Pascapemekaran Kota Tangerang Selatan mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Pembangunan dilakukan merespons kebutuhan akan fasilitas dan infrastruktur perkotaan. Namun, pembangunan-pembangunan yang masif itu ternyata memunculkan beberapa persoalan sosial. Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis dampak sosial yang muncul di tengah perkembangan Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2008 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintahan Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie selama dua periode dari kurun waktu 2011 hingga 2021 ternyata memunculkan berbagai persoalah, mulai dari terbentuknya bukit sampah, konflik agraria, dan kepadatan penduduk akibat urbanisasi. Pemerintah sebenarnya telah membangun pemukiman-pemukiman baru. Akan tetapi, muncul pula persoalan baru, yaitu berkurangnya lahan pertanian. Kata kunci: Pemekaran Daerah; Kota Tangerang Selatan; Konflik Agraria.}, issn = {2774-3128}, pages = {77--88} url = {https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/historiografi/article/view/46507} }
Refworks Citation Data :
Kota Tangerang Selatan merupakan kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada 2008. Pascapemekaran Kota Tangerang Selatan mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Pembangunan dilakukan merespons kebutuhan akan fasilitas dan infrastruktur perkotaan. Namun, pembangunan-pembangunan yang masif itu ternyata memunculkan beberapa persoalan sosial. Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis dampak sosial yang muncul di tengah perkembangan Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2008 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintahan Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie selama dua periode dari kurun waktu 2011 hingga 2021 ternyata memunculkan berbagai persoalah, mulai dari terbentuknya bukit sampah, konflik agraria, dan kepadatan penduduk akibat urbanisasi. Pemerintah sebenarnya telah membangun pemukiman-pemukiman baru. Akan tetapi, muncul pula persoalan baru, yaitu berkurangnya lahan pertanian.
Last update:
Historiografi (e-ISSN: 2774-3128) diterbitkan oleh Program Studi S1 Sejarah, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Jl. Prof. Soedarto, S.H. Kampus Undip Tembalang, Semarang 50275-IndonesiaTelpon/Faks: +6224 74680619historiografi@live.undip.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.