skip to main content

Dampak Sosial Implementasi Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan Pascapemekaran, 2008-2021

Diana Permata Sari  -  Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Indonesia
*Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum. orcid scopus  -  Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Kota Tangerang Selatan merupakan kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada 2008. Pascapemekaran Kota Tangerang Selatan mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Pembangunan dilakukan merespons kebutuhan akan fasilitas dan infrastruktur perkotaan. Namun, pembangunan-pembangunan yang masif itu ternyata memunculkan beberapa persoalan sosial. Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis dampak sosial yang muncul di tengah perkembangan Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2008 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintahan Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie selama dua periode dari kurun waktu 2011 hingga 2021 ternyata memunculkan berbagai persoalah, mulai dari terbentuknya bukit sampah, konflik agraria, dan kepadatan penduduk akibat urbanisasi. Pemerintah sebenarnya telah membangun pemukiman-pemukiman baru. Akan tetapi, muncul pula persoalan baru, yaitu berkurangnya lahan pertanian.

Kata kunci: Pemekaran Daerah; Kota Tangerang Selatan; Konflik Agraria.
Fulltext View|Download
  1. Artianti, D. & Setiawan, P. R. (2020). Penentuan tipologi permukiman di kawasan pinggiran Jakarta (studi kasus: Kota Tangerang Selatan). Jurnal Teknik ITS, 9(2), C209-C215
  2. Awwal, F. N. (2014). Pengaruh karakteristik perkembangan fisik dan sosial ekonomi kampung kota terhadap keberlanjutannya di kawasan pusat Kota Bandung [Tesis, Institut Teknologi Bandung]
  3. Bappeda Kota Tangerang Selatan (2010). Profil Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan: Bappeda Kota Tangerang Selatan
  4. Bappeda Kota Tangerang Selatan (2016). Rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021. Tangerang Selatan: Bappeda Kota Tangerang Selatan
  5. Belvarina, T. (2021). Aspek hukum pendirian badan usaha jalan tol oleh penanam modal asing di Indonesia. Jurnal Kawruh Abiyasa, 1(1), 65-81. https://doi.org/10.59301/jka.v1i1.12
  6. Budiman, H. G. (2009). Persebaran gedung bertingkat tinggi berdasarkan jaringan jalan di Kota Tangerang Selatan [Skripsi, Universitas Indonesia]
  7. Dewi, K. H. (2017). Perempuan kepala daerah dalam jenjang oligarki lokal. Jakarta: LIPI Press
  8. Febrian, G. (2021). Kajian arahan pengembangan bagi tercapainya kota layak huni ditinjau dari aspek fisik di Kota Tangerang Selatan [Skripsi, Universitas Trisakti Jakarta]
  9. Ferizaldi. (2016). Dinamika otonomi daerah di Indonesia. Sulawesi: Unimal Press
  10. Hen. (2016). Sampah Cipeucang menguap, warga desak dewan Tangsel ambil sikap. DetakBanten.com. Diakses dari https://www.detakbanten.com/today/sampah-cipeucang-menguap-warga-desak-dewam-tangsel-ambil-sikap
  11. Kerja sama tangani masalah TPA Cipeucang. (23 Mei 2020). Tempo.com. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1345682/kerja-sama-tangani-masalah-tpa-cipeucang
  12. Kompas TV. (2020). Diperebutkan tiga dinasti politik, apa keistimewaan Tangerang Selatan? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=t4q2orgzY
  13. &list=LL&index=2&t=158s
  14. Kurniawati, H. D. (2017). Perempuan kepala daerah dalam jenjang oligarki lokal. Jakarta: LIPI Press
  15. Margianto, H. (11 Juni 2020). TPA Cipeucang, tragedi lingkungan hidup kemanusiaan di Tangerang Selatan. Kompas. Diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/11/11484691/tpa-cipeucang-tragedi-lingkungan-hidup-dan-pengabaian-kemanusiaan-di?page=all
  16. Maulidia, S. (2016). Strategi counter issue Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dalam pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan 2015 di media sosial [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]
  17. Notosusanto, N. (1984). Hakekat sejarah dan metode sejarah. Jakarta: Mega Book Store
  18. Nugraheni, E. E. (2017). Prediksi daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang Kota Tangerang Selatan pada tahun 2031 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]
  19. Pasaribu, A. T. N. (2022). Evaluasi kapasitas pilar pada jembatan integral terhadap pengaruh beban lalu lintas dan beban gempa vertikal [Skripsi, Politeknik Negeri Jakarta]
  20. Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016-2021. Kota Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan
  21. Purba, A. N. P. (2011). Analisis evaluasi otonomi Kota Tangerang Selatan [Skripsi, Universitas Indonesia]
  22. Reformasi birokrasi jadi senjata Airin bangun Tangsel (2022). Viva.co. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=zgOZ2oR9dIc
  23. Ridho, K. (2016). Adaptasi masyarakat urban terhadap perubahan sistem mata pencaharian daerah otonomi baru Kota Tangerang Selatan. Jurnal Sosio Konsepsia, 5(3), 217-234
  24. Vindayani, F. A. (2017). Dampak pemekaran daerah terhadap perkembangan Kota Tangerang Selatan, Jurnal Perecanaan Wilayah dan Kota A SAPPK, 1(1), 182-189
  25. Wararatna, M. dan Subekti, R. (2022). Efektivitas dinas lingkungan hidup dalam mengelola sampah sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan. Jurnal Komunikasi Hukum, 8(2), 221-229. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48856
  26. Wijayanti, R. (2018). Analisis transformasi spasial sosial ekonomi dan kekompakan kota (compact city) di wilayah peri urban Kota Tangerang Selatan [Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah]
  27. Zahirah, A. (2021). Strategi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menanggulangi sampah pada TPA Cipeucang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]
  28. Informan
  29. Dian Puspasari
  30. Eka Dahliani
  31. Fandi
  32. Herwin Hermansyah
  33. Ina Kurnia
  34. Kemi
  35. Masfur Sidik
  36. Romlah
  37. Tonny Soewandi

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.