Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII, 1921-1939

Abstract

Artikel ini membahas tentang diplomasi kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa pemerintahan HB VIII dari 1921 sampai dengan 1939. Aspek kebudayaan dipergunakan sebagai taktik politik lunak yang diharapkan dapat melancarkan aspirasi keraton yang ketika itu mengalami tekanan dan pembatasan dari pemerintah kolonial. Pelaksanaan diplomasi kebudayan di Keraton Yogyakarta dilandasi oleh berbagai friksi dengan Pemerintahan Kolonial Belanda, yang pada akhirnya selalu menempatkan keraton pada posisi yang dirugikan. Belajar dari sejarah para pendahulunya, HB VIII selama masa pemerintahannya menggunakan cara baru dalam memperjuangkan nasib kerajaan dan segenap rakyatnya. Kebudayaan dipilih sebagai media yang mampu mendorong tercapainya situasi politik yang stabil dan terciptanya hubungan harmonis antara keraton dan pemerintah kolonial. Hal ini didukung dengan dimaksimalkannya segenap elemen kesenian dan kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta dalam wujud rangkaian seremonial kebudayaan. Semua upaya ini dilakukan dengan harapan dapat mewujudkan jalan untuk pengganti HB VIII agar mencapai kursi tahta dengan mulus tanpa sandungan intervensi politik seperti pada masa sultan-sultan terdahulu.