Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII, 1921-1939

Ayu Amalya Ma'as  -  Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Indonesia
*Dewi Yuliati  -  Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 29 Dec 2020; Published: 31 Dec 2020.
View
Open Access
Citation Format:
Abstract
Artikel ini membahas tentang diplomasi kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa pemerintahan HB VIII dari 1921 sampai dengan 1939. Aspek kebudayaan dipergunakan sebagai taktik politik lunak yang diharapkan dapat melancarkan aspirasi keraton yang ketika itu mengalami tekanan dan pembatasan dari pemerintah kolonial. Pelaksanaan diplomasi kebudayan di Keraton Yogyakarta dilandasi oleh berbagai friksi dengan Pemerintahan Kolonial Belanda, yang pada akhirnya selalu menempatkan keraton pada posisi yang dirugikan. Belajar dari sejarah para pendahulunya, HB VIII selama masa pemerintahannya menggunakan cara baru dalam memperjuangkan nasib kerajaan dan segenap rakyatnya. Kebudayaan dipilih sebagai media yang mampu mendorong tercapainya situasi politik yang stabil dan terciptanya hubungan harmonis antara keraton dan pemerintah kolonial. Hal ini didukung dengan dimaksimalkannya segenap elemen kesenian dan kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta dalam wujud rangkaian seremonial kebudayaan. Semua upaya ini dilakukan dengan harapan dapat mewujudkan jalan untuk pengganti HB VIII agar mencapai kursi tahta dengan mulus tanpa sandungan intervensi politik seperti pada masa sultan-sultan terdahulu.

Article Metrics:

  1. Budi, Noor Sulistyo, dkk. (1997). Tradisi Makan dan Minum di Lingkungan Keraton Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya
  2. Carey, Peter (2013). “Daendels dan ruang Suci Jawa 1808-1811: Hubungan politik, seragam, Jalan Raya Pos dan Korupsi”, (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt/Stichting Daendels, 2013) disajikan sebagai makalah dalam kuliah khusus tentang Daendels (Daendelslezing) untuk Yayasan Daendels (Stichting Daendels) di Felix Meritis Keizersgracht 324, Amsterdam
  3. Gottschalk, Louis (1983). Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press
  4. Lombard, Denys (2000). Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1: Batas-Batas Pembaratan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
  5. Rahman, Fadly (2011). Rijstaffel: Budaya Kuliner Di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
  6. Setiono, Andi, dkk. (2000). Kerangka dasar Ensiklopedi Budaya Keraton Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan untuk Indonesia (YUI)
  7. Soedarsono (2000). Masa Gemilang dan Memudar Wayang Wong Gaya Yogyakarta. Yogyakarta: Terawang Press
  8. Soekiman, Djoko (2000). Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
  9. Sumarsam (2003). Gamelan, Interaksi Budaya dan Perkembangan Musikal di Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  10. Sutherland, Heather (1983). Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (The Making of a Bureaucratic Elite). Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
  11. Suyanto, Isbodroini (2002). “Faham kekuasaan Jawa: Pandangan Elit kraton Surakarta dan Yogyakarta” Disertasi program doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia
  12. Warsito, Tulus dan Wahyuni Kartikasari (2007). Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang Studi Kasus Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak
  13. Heri Priyatmoko
  14. KRT. Rinta Iswara
  15. Murdjiati Gardjito
  16. Pudji