VERIFIKASI LETAK SEGMEN BATAS INDIKATIF BERDASARKAN ASPEK TEKNIS DAN NON-TEKNIS (Studi Kasus : Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)

Abstract

ABSTRAK

UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi bahwa desa harus mandiri (otonom) dalam hal pembangunan, pembangunan membutuhkan perencanaan, perencanaan membutuhkan peta dan salah satu unsur dalam peta adalah batas wilayah yang jelas dan pasti (batas definitif). Ketidakjelasan batas wilayah berpotensi konflik bahkan sengketa. Kecamatan Getasan yang memiliki 13 desa dan semua segmen batasnya masih bersifat indikatif dibuat oleh 2 versi instansi berbeda yaitu BIG dan Bappeda.

Penataan batas wilayah menjadi solusi untuk ketidakjelasan batas yang terdiri dari tahapan penetapan dan penegasan batas wilayah. Dalam Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah proses penataan batas terdiri dari 3 tahapan utama yaitu pengumpulan dokumen, pembuatan peta dasar dan delineasi garis batas, yang didasarkan aspek teknis (berdasarkan prinsip geodesi) dan aspek non-teknis (administratif dan geografis).

Hasil penelitian didapatkan skala maksimal peta yang bisa dibuat adalah 1:5.000, ketelitian planimetris 0,5mm diatas peta dilakukan uji t-student dengan Ha (hipotesis alternatif) = selisih rata-rata < 2,5 m, diperoleh hasil t tabel = -1,691 dan t hitung = -35,205 m (masuk daerah penolakan) maka Ha diterima. Batas versi RBI dan Bappeda pada aspek administratif (blok pajak) seluruh segmennya tidak sesuai dan aspek geografis pada unsur alam 2 segmen versi RBI dan Bappeda tidak sesuai, untuk unsur buatan 2 segmen versi BIG dan 4 segmen versi Bappeda tidak sesuai, secara visual berubah dan secara kuantitatif setelah dilakukan adjudikasi dan dibandingkan dengan batas versi BIG luas betambah 37,095 Ha, dengan Bappeda berkurang sebesar 49,931 Ha sedangkan dengan data BPS 2015 bertambah 10,207 Ha.

Kata Kunci: Batas Indikatif, Batas Definitif, Aspek Teknis dan Non-Teknis

ABSTRACT

Law No. 06/2014 about Village implies that the village must be autonomous in development, development requires planning, planning requires a map and one of the elements of the map is the exact and certainboundaries (definitive boundary).The boundary vagueness potentiallyinduces conflict even disputes. District Getasan which has 13 villages and indicative boundaries segment created by 2 different agencies such as BIG and Bappeda.

Boundary regulation is the solution to the boundary vagueness problem which consist of determination and averment boundary. Minister of Home Affairs Law No. 27/2006 about Determination and Averment of Village Boundary and No. 76/2012 about Guidelinesof Averment Region Boundary mentioned about there are three steps in boundary determination, they are collecting document, creating base map, and delineating boundary line, which based on the technical aspects (geodetic principle) and non-technical aspects (administrative and geographical).

The result showed the maximum scale that can be made is 1:5.000, with planimetric accuracy 0.5 mm above map tested using t-student,Ha = mean difference < 2.5 m and  obtained t table = -1.691 and t statistic= -35.205 (in denial area) so Ha is accepted. The boundarylines in BIG and Bappeda version are not suitableobserved from the administrative aspect (block tax map) in all segments,there are two segments observed from geographical aspectsin natural element which showsthe RBI and Bappeda version are not suitable, in the artificial elements there are 2 segments of RBI and four segmentsof BAPPEDAversion are not suitable. There are changes in visual and quantitative wide of the area in BIG version (37.095 Ha larger) and Bappeda version (49.931 Ha smaller) compared to BPS 2015 data (10.207 Ha larger).

Key Word : Indicative Boundary, Definitiv Boundary, Technical and Non-Thecnical aspect