skip to main content

HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KOMPENSASI FINANSIAL DENGAN JOB INVOLVEMENT PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Indonesia

Published: 22 Apr 2014.

Citation Format:
Abstract

Kesadaran akan pentingnya peran sumber daya manusia pada era globalisasi ini memiliki kontribusi yang tak kalah penting dalam pembangunan nasional. Salah satu strategi dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja birokrasi atau organisasi publik. Keberhasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugasnya di organisasi publik dapat ditinjau dari sikap pegawai pada pekerjaannya yang disebut dengan keterlibatan kerja. Faktor yang berpengaruh terhadap keterlibatan kerja atau job involvement di antaranya pemberian stimulasi berupa kompensasi finansial.

      Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara kepuasan kompensasi finansial dengan job involvement pada PNS di Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah. Populasi penelitian ini berjumlah 343 orang dengan sampel penelitian sebanyak 40 orang. Penentuan sampel menggunakan teknik  purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan skala job involvement terdiri dari 27 aitem (α = 0,875) dan skala kepuasan kompensasi finansial terdiri dari 33 aitem (α = 0, 910).

      Hasil analisis regresi sederhana diperoleh rxy = 0, 395 dengan p = 0,006 (p<0,05), artinya ada hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kompensasi finansial dengan job involvement. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kompensasi finansial maka semakin tinggi tingkat job involvement dan sebaliknya. Kepuasan kompensasi finansial memberikan sumbangan efektif terhadap variabel job involvement sebesar 15,6 % sedangkan 84,4 % berasal dari faktor-faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Fulltext View|Download
Keywords: Job Involvement, Kepuasan Kompensasi Finansial, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Article Metrics:

  1. Fathoni, A. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta
  2. Hasibuan, M.(2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
  3. Hiriyappa, B. (2009). Organizational Behavior. New Delhi : New Age International Publishers
  4. Ismail. (2009). Etika Birokrasi : Dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia. Malang : Ash-Shiddiqy Press
  5. Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.Nugraha, A. (2010). Analisis Pengaruh Ketidakamanan Kerja dengan
  6. Kepuasan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Diponegoro
  7. Robbins, S. P & Judge. T. A. (2011). Organizational Behavior. New Jersey : Pearson Education
  8. Sedarmayanti, (2009).Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : Refika Aditama
  9. Sopiah. (2008). Perilaku Organisasional. Yogyakarta : ANDI OFFSET
  10. Suara Merdeka. (2012). 85 PNS Tidak Hadir.Diunduh 03 April, 2013 dari http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2012/08/24/196381/8 5-PNS-Tidak-Hadir
  11. Sulistiyani, T. A & Rosidah. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori, Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu
  12. Sulistiyani, T. A. (2011). Memahami Good Governance : Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia.Yogyakarta : Gava Media

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.