“RESPON SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS REAL ESTATE)”

Abstract

Transformasi kebijakan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan bagian dari strategi nasional dalam kerangka UndangUndang Cipta Kerja untuk menyederhanakan perizinan dan memperkuat iklim investasi. Di Kabupaten Bogor, wilayah dengan intensitas pembangunan tinggi, kebijakan ini memunculkan beragam respon dari pelaku industri real estate yang menjadi aktor utama pembangunan kawasan. Penelitian ini berfokus pada tiga hal: respon pelaku industri real estate terhadap PBG, tantangan adaptasi kebijakan, serta kesiapan pemerintah daerah dalam sosialisasi dan fasilitasi transisi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku usaha merespon bervariasi, dari kepatuhan penuh hingga kompromi, dengan kecenderungan adaptasi bertahap melalui restrukturisasi operasional. Hambatan dominan muncul pada koordinasi antarinstansi dan komunikasi kebijakan yang minim. Secara operasional, perusahaan menghadapi kendala akibat pergeseran kewenangan perizinan dari DPMPTSP ke instansi teknis, yang menimbulkan ketidakpastian prosedural dan memperlambat proses bisnis. Dari sisi pemerintah daerah, keterbatasan sosialisasi dan dukungan teknis, khususnya penggunaan platform SIMBG, menjadi penghambat awal. Namun, seiring waktu mulai terlihat pola adaptasi lebih stabil baik dari pelaku usaha maupun birokrasi daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas transisi kebijakan ditentukan oleh kejelasan komunikasi, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan industri mengadopsi strategi adaptif. Meski PBG dirancang untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mendukung investasi, implementasinya masih menghadapi kendala struktural yang menuntut perbaikan regulatif dan peningkatan kapasitas birokrasi.