“PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA DAN ADMINISTRASI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF DI JAWA TENGAH TAHUN 2019 DAN 2024”

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden, dan legislatif sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran, baik administratif maupun tindak pidana. Pelanggaran administratif mencakup ketidaksesuaian prosedur dalam tahapan Pemilu, sementara pelanggaran tindak pidana meliputi politik uang, kampanye di luar jadwal, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Penelitian ini membandingkan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024 di Jawa Tengah, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun analisis data didasarkan pada teori electoral justice system, yang mencakup sistem pencegahan dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2024, terjadi perubahan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi, terutama dengan dihapuskannya sidang pendahuluan yang sebelumnya ada pada Pemilu tahun 2019 dan pada Pemilu tahun 2024 digantikan dengan kajian awal selama dua hari. Pada penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024 pendampingan kepolisian dan kejaksaan tidak lagi wajib seperti pada Pemilu tahun 2019 dan banyak kasus yang berhenti pada pembahasan kedua karena kurangnya bukti dari pelapor. Perubahan mekanisme tersebut mempercepat proses penyelesaian, namun berisiko pada selektivitas laporan yang masuk ke tahap pemeriksaan. Perlunya upaya Bawaslu dalam memperkuat pencegahan, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan transparansi dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas penanganan pelanggaran demi Pemilu yang berintegritas. Kata Kunci: Pemilu, Politik, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu