KONTROVERSIKEBIJAKAN:STUDIKASUSPENGERUKANLAUT BERDASARKANPPNOMOR26TAHUN2023DIDESAMORODEMAK

Abstract

Kontroversi kebijakan pada studi kasus pengerukan pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 di Desa Morodemak menjadi isu yang menarik perhatian publik, hal ini disebabkan banyaknya pro dan kontra di tengah masyarakat dan media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi kontroversi kebijakan dan aktor siapa saja yang sedang merepresentasikan power relations, interest dalam kontroversi serta bagaimana masyarakat Desa Morodemak terdampak kebijakan tersebut. Perbedaan kepentingan menjadi faktor timbulnya kontroversi kebijakan dan penolakan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menjadi pemilik kebijakan yang seharusnya mampu mengkoordinasikan dengan sektor lain supaya ketidakpastian dapat diminimalisir. Colaborative Government menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir pro-kontra kebijakan dan meminimalisir penyimpangan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pastisipasi proses perencanaan hingga pengawasan guna menciptakan kebijakan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis hasil wawancara mendalam dengan narasumber serta melalui hasil observasi secara langsung. Perbedaan pembacaan atau analisisi kebijakan didukung tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan kebijakan menjadi akar timbulnya gejolak masyarakat. Disisi lain eksekusi yang tidak multisektor kementerian menjadikan kebijakan ini semakin tidak pasti. Perlu adanya kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar pemanfaatan pasir laut dapat sesuai dengan keterbutuhan. Kontroversi kebijakan membawa ketakutan dampak yang timbul di tengah masyarakat dan penolakan menjadi respon masyarakat akan kebijakan yang tidak berpihak. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi evaluasi oleh semua kementerian dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi perdebatan sengit di tengah masyarakat, sekaligus memberikan upaya kampanye kepada masyarakat agar sadar akan perannya sebagai warga negara.