ANALISIS IMPLEMENTASI KEY PERFORMANCE INDICATOR OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN MENGURANGI KORUPSI KEPALA DESA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Key Performance Indicator (KPI) oleh Inspektorat Kabupaten Kendal sebagai strategi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengurangi potensi korupsi di tingkat kepala desa. KPI digunakan sebagai alat pengukuran kinerja yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan KPI oleh Inspektorat Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KPI telah berkontribusi pada peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Inspektorat mampu mendeteksi penyimpangan lebih dini melalui indikatorindikator yang jelas, sehingga mendorong kepala desa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Namun, terdapat kendala dalam implementasi KPI, seperti kurangnya pemahaman kepala desa dan perangkatnya terhadap konsep KPI, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di Inspektorat, serta resistensi terhadap perubahan yang dianggap membebani secara administratif. Selain itu, tantangan teknis seperti kurangnya dukungan teknologi dalam pengumpulan dan analisis data kinerja menjadi hambatan lain yang harus diatasi. Meski begitu, penerapan KPI secara keseluruhan menunjukkan potensi besar dalam membentuk budaya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan responsif. Peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Kendal melalui KPI juga memberikan efek pencegahan terhadap praktik korupsi yang kerap terjadi di desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi pendukung, serta pelatihan berkelanjutan bagi kepala desa dan perangkatnya untuk mengoptimalkan penerapan KPI. Dengan langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa semakin baik, masyarakat merasakan dampak positifnya, dan risiko korupsi dapat diminimalkan secara signifikan