PARTISIPASI POLITIK PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TEGAL

Abstract

Reformasi menghapuskan Dwi Fungsi ABRI dan mengembalikan fitrah demokrasi partisipatif. Anggota TNI dan POLRI diwajibkan netral sesuai ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Selepas prajurit dan bhayangkara memasuki masa pensiun, purnawirawan tercatat sebagai warga sipil. Hak dan kewajiban yang melekat pada warga sipil berupa kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam Pemilu. Partisipasi purnawirawan dibutuhkan dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal baik dalam Pemilu maupun luar Pemilu. Penelitian ini menggunakan teori Partisipasi Politik menurut Gabriel Almond, dan teori Piramida Partisipasi Politik oleh David. F. Roth dan Frank L. Wilson. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. Penentuan pengambilan informan melalui teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa bentuk partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal adalah bentuk partisipasi konvensional. Purnawirawan berada pada aturan demokrasi dan tidak bersikap apolitis. Purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam aspek Pemilu berada pada level Pengamat/ Penonton (Spectator) dibuktikan dengan keterlibatan saat Hari Pemungutan Suara yakni menggunakan hak pilih. Sedangkan partisipasi politik di luar Pemilu, purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal tergolong pada tingkat Partisipan (Gladiator) karena purnawirawan tergabung dan aktif berpartisipasi politik dalam organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan partai politik. Hal ini tidak terlepas dari faktor latar belakang dan modal sosial yang dimiliki purnawirawan atas profesi terdahulu