EVALUASI KEBIJAKAN KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Program Monitoring Center for Prevention)

Abstract

Salah satu inisiatif KPK dalam pemberantasan korupsi di daerah adalah Program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP diluncurkan dengan tujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola, agar praktik korupsi yang masif di daerah dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program MCP dengan mengunakan kerangka kerja Public Impact Fundamental (PIF). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program MCP telah berjalan dengan baik. Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik, meningkatnya penerimaan daerah, serta meningkatnya jumlah aset daerah yang terkelola dan tersertifikasi. Meski demikian, pelaksanaan Program MCP tidak lepas dari berbagai hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan minimnya sumber daya manusia, hambatan kondisi geografis daerah, hambatan kelengkapan dokumen laporan. Pada aspek eksternal, pemda menghadap hambatan yang lebih kompleks seperti, komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan. Pada akhirnya, Program MCP tidak dapat dijadikan jaminan bahwa skor tinggi di suatu daerah berarti tidak ada korupsi, ataupun sebaliknya. Meski belum mampu mereduksi praktik korupsi yang masih masif di daerah, adanya Program MCP membuat pelaksanaan rencana aksi di daerah dapat dimonitoring dan nilai secara berkala, sehingga akan dapat terpetakan pemerintah daerah mana yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi mana yang tidak. Dari pemetaan tersebut akan memudahkan KPK untuk memfokuskan pendampingan pada daerah-daerah yang tata kelolanya masih buruk, sehingga perbaikan bisa lebih fokus dan terarah. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktik korupsi di daerah secara signifikan