PERANAN ANGGOTA DPD RI DAPIL JATENG DALAM MENINGKATKAN FUNGSI-FUNGSI PERWAKILAN DAERAH (Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019)

Abstract

Adanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap UndangUndang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistem unikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme di Indonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang diteliti serta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam meningkatkan fungsi – fungsi perwakilan daerah. Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Tipe penelitian diskriptif digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menggambarkan keadaan secara sistematis mengenai Peranan Anggota DPD RI Dapil Jateng Dalam Meningkatkan Peran Sebagai Perwakilan Daerah (Periode 2014-2019).

Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinya belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendala tersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputi masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk dapat mewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.