ADVOKASI UNIVERSAL SUFFRAGE (HAK PILIH UNIVERSAL) OLEH ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG PADA PILKADA KOTA SEMARANG 2020

Abstract

Berbicara mengenai isu kepemiluan yang menitik-beratkan universal suffrage di dalamnya implikasi selanjutnya adalah tiap-tiap kelompok di dalamnya memiliki peran serta. Kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok di dalam proses pemilu atau pilkada. Meskipun undangundang dan aturan regulasi turunannya telah termaktub dengan tegas mengenai universal suffrage, namun kelompok disabilitas masih sering termarjinalisasi dalam pemilu. Karena banyak masalah yang masih bermunculan seputar isu disabilitas dalam pemilu, dan kemudian mayoritas penelitian yang ada hanya melihat dari peran KPU sebagai penyelenggara dalam menjamin dan melaksanakan tugas fungsinya terkait universal suffrage kelompok disabilitas. Maka penelitian ini sedikit menarik angle yang cukup berbeda, penelitian ini tidak akan melihat dari segi KPU, melainkan langsung dari kelompok yang bersangkutan. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana advokasi universal suffrage oleh organisasi penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada kota Semarang 2020. Metode penelitian adalah kualitatif research dengan melibatkan narasumber riset yakni ketua OPD di kota Semarang, LSM, dan KPU Kota Semarang Teori yang digunakan adalah tahapan gerakan sosial dan advokasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gerakan sosial dan advokasi dilakukan yang pertama diawali dengan membangun common interest, membangun aliansi atau jaringan, birokratisasi, dan decline (kemunduran). Namun dalam konteks penelitian ini gerakan sosial sampai pada tahapan penggabungan (coalescence) atau dalam bahasa yang lebih mainstream adalah membangun jaringan antar OPD dalam satu wadah yakni Himiks. Mengenai tahap gerakan sosial selanjutnya yakni birokratisasi, dari apa yang penulis tangkap melalui OPD yang ada dapat dilihat bahwa untuk tahapan birokratisasi hal itu belum mewujud dengan sempurna. Kemudian terkait tahapan decline atau kemunduran gerakan sosial dilihat dari adanya posisi dilematis dari gerakan atau forum bersama yang terbangun. Sementara itu terkait advokasi yang dilakukan menggunakan jalur perubahan External Events Originating Outside of The Policy Subsystem. Advokasi dilakukan untuk mempengaruhi agenda dan peran dari KPU Kota Semarang agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam universal suffragenya. Advokasi yang dilakukan masih secara lisan dan belum sampai pada tahapan mendorong perhatian public yang luas.