ANALISIS GERAKAN SERIKAT BURUH SLENGGRONG MERAPI “PUNOKAWAN” DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK TAMBANG PASIR

Abstract

Konflik sumber daya alam menjadi situasi yang selalu muncul di Indonesia. Kabupaten Magelang
menjadi salah satu tempat kekayaan sumber daya alam berupa material pasir Gunung Merapi.
Eksploitasi pasir akan semakin tidak terukur ketika kurangnya peran para aktor penambangan yang
berdampak pada sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lereng Gunung Merapi, tak terkecuali
menimbulkan konflik horizontal antar penambang manual dan mekanik. Serikat Buruh Slenggrong
Merapi “PUNOKAWAN” terus mengupayakan perjuangan untuk penambang manual yang semakin
tersisih oleh penambang mekanik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka peneliti menganalisis
tahapan konflik yang berupa prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik yang
kemudian menyusun pemetaan konflik penambangan untuk mewujudkan keberhasilan upaya
resolusi konflik dari peran penambang, pemerintah, dan masyarakat. Dengan menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mempunyai sasaran untuk menganalisis konflik dari
identifikasi peran para aktor penambangan. Hingga saat ini, perkembangan kegiatan pertambangan
di Kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang belum menemukan resolusi konflik tambang
pasir. Pemerintah sebagai pengelola dianggap tidak berhasil dalam mewujudkan kepentingan para
pihak konflik. Adanya oknum pada masing-masing aktor menjadi penyebab ketidakberhasilan
upaya resolusi konflik tambang pasir. Namun penambang yang sebelumnya terjadi konflik
horizontal telah mengupayakan penyelesaian konflik dengan bekerjasama antara penambang
manual dan mekanik dengan menggunakan nama Koperasi. Konflik yang masih terjadi antara
penambang dan masyarakat serta terhadap Pemerintah. Terdapat pengelompokan pada masyarakat
yang pro dan kontra terhadap penambangan, dampak lingkungan sebagai faktor utama masyarakat
menolak penambangan mekanik sedangkan Pemerintah belum ada sosialisasi terkait penambangan
kepada masyarakat dan pengawasan terhadap penambangan tanpa izin.