KETIKA OLIGARKI MENYANDERA PARTAI POLITIK: STUDI KASUS MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) TAHUN 2016

Abstract

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016 merupakan upaya mendemokratisasikan Partai
Golkar. Kecenderungan pragmatis politik di masyarakat terutama di negara berkembang utamanya di
Indonesia adalah alasan terhambatnya Partai Golkar untuk mendemokratisasikan partainya.
Peneliteian ini menggunakan metode peneliteian kualitatif. Subjek data yaitu pemilih dalam
Munaslub, panitia Munaslub, dan penelitei politik. Munaslub Partai Golkar 2016 dihelat atas dasar
penyelesaian konflik diantara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono pada masa Pemilu Presiden 2014.
Konflik tersebut memaksa diadakannya penyelesaian karena adanya konflik tersebut menghambat
aktivitas partai. Sejak adanya konflik tersebut, tujuan utama dari konflik tersebut adalah konsensi dari
elite partai. Begitupula konflik tersebut adalah proses transaksi politik yang bertujuan
menguntungkan kepentingan elite partai tersebut. Pola penyelesaian konflik tersebut menyatakan
bahwa ada oligarki yang menguasai Partai Golkar. Sebagai partai besar, Partai Golkar masih kesulitan
menghadapi tantangan oligarki di internal partainya. Kecenderungan tersebut dalam kasus Munaslub
Partai 2016 dikarenakan biaya politik yang besar untuk dapat jadi Calon Ketua Umum. Dari segi
pemilih –pun menyadari bahwa Calon Ketua Umum harus memiliki kemampuan finansial yang
berlebih. Alasan tersebut relevan dengan fakta di Indonesia pembiayaan partai kurang dialokasikan
oleh negara. Setya Novanto “saudagar kaya” sebagai Ketua Umum terpilih adalah representasi dari
praktik paradoks demokrasi di internal partai politik terutama Partai Golkar.