ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN CITY BRANDING di KABUPATEN PEMALANG JAWA TENGAH MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Abstract

INTISARI
City Branding merupakan salah upaya yang saat ini banyak diterapkan di berbagai daerah di
Indonesia dalam rangka mempertahankan eksistensi daerah ditengah persaingan ekonomi yang
semakin ketat seiring dengan semangat otonomi daerah. City Brandng menuntut setiap daerah untuk
dapat memiliki karakteristik yang dapat membedakan dengan daerah lain dengan mengelola berbagai
potensi yang dimiliki salah satunya adalah potensi pada sektor pariwisata. Beberapa daerah di
Indonesia yang telah berhasil menerapkan City Branding sebagai media untuk meningkatkan sektor
pariwisata diantaranya adalah Solo dengan Spirit Of Java, Yogyakarta, danjuga Banyuwangi. Salah
satu daerah di Jawa Tengah yang saat ini tengah menerapkan city branding adalah Kabupaten
Pemalang. Pelaksanaan city branding tidak dapat terlepas dari peran berbagai pihak yakni pemerintah,
swasta dan masyarakat sebagai salah satu unsur pembentuk kota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi dan tingkatan partisipasi yang
dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan city branding di Kabupaten Pemalang.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan triangulasi
sumber data.
Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka
pengembangan city branding sudah baik hal tersebut diwujudkan melalui partisipasi masyarakat
dalam berbagai kegiatan pengembangan pariwisata, pengembangan pada sektor ekonomi serta
partisipasi pada berbagai kegiatan promosi. Tingkatan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan
city branding sendiri dapat dikategorikan dalam tingkatan Citizen Power namun baru mencapai level
Delegated Power dimana pemerintah telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat
melalui kelompok sadar wisata untuk mengelola serta mengembangkan berbagai potensi yang
dimiliki. Tingkatan pasrtisipasi masyarakat belum dapat dikatakan pada level Citizen Kontrol
dikarenakan masih ditemui beberapa kegiatan dan Pokdarwis yang membutuhkan pendampingan dari
pemerintah daerah disebabkan terbatasnya sumberdaya baik anggaran maupun sumberdaya manusia
(SDM).