Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik Kepala Desa Mengenai Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

Published: 12 Sep 2019.
View
Open Access
Citation Format:
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan
informasi publik Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu
observasi dan wawancara secara semi terstruktur. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Ketua Tim
Auditor Inspektorat Wonosobo dan Kepala Desa di Kecamatan Kaliwiro. Data yang diperoleh dalam penelitian
ini dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh tiga tema
yang merupakan peran dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo yaitu fasilitasi, diseminator informasi dan
pembina. Peran fasilitator diwujudkan dengan cara sebagai konsultan dan sumber informasi tentang pengelolaan
dana desa. Sebagai konsultan Inspektorat Kabupaten Wonosobo siap sedia memberikan dan menyediakan solusi
berupa informasi guna memecahkan permasalahan pengelolaan dana desa. Sumber informasi yang dimaksud
adalah sebagai perantara media informasi bagi Kepala Desa baik informasi cetak, non cetak, maupun secara
lisan. Peran diseminator informasi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo dengan melakukan kegiatan
sosialisasi yang dilatarbelakangi oleh efektifitas dan efisiensi waktu penyebaran informasi. Tema terakhir terkait
dengan peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo adalah sebagai pembina yang menjadi early warning system dan
quality assurance bagi Kepala Desa dengan cara berusaha mengarahkan ke arah yang lebih baik dengan
memberikan informasi publik dalam bentuk solusi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan dalam
pengelolaan dana desa. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai badan publik adalah
pengawasan, dengan adanya penelitian ini muncul peran lain yaitu fasilitator, diseminasi informasi, dan
pembina.
Keywords: kebutuhan informasi publik; inspektorat; pengelolaan dana desa; kepala d

Article Metrics:

  1. Afifuddin H & Beni Ahmand Saebani. (2009).
  2. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:
  3. Pusaka Setia.
  4. Akmal. (2007). Pemeriksaan Intern (Internal
  5. Audit). Jakarta: PT Indeks
  6. Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian
  7. Suatu Pendekatan Praktek Edisi V. Jakarta:
  8. Riena Cipta.
  9. Bryman, A., & Bell. E. (2012). Social Research
  10. Methods 4th ed. United States: Oxford
  11. University Press Inc.Herdiansyah, Haris. (2012). Metodologi
  12. Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu
  13. Sosial. Jakarta: Salemba Humanik.
  14. Kementerian Keuangan. (2017). Buku Pintar
  15. Dana Desa. Diakses dari
  16. https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/b
  17. uku-pintar-dana-desa.pdf.
  18. Kementerian Keuangan. (2018). APBN 2018.
  19. Diakses dari
  20. https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018.
  21. Mariyah, K. N. (2017). Kompetensi Pustakawan
  22. dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi
  23. Guru Besar: Studi Kasus di Universitas
  24. Indonesia. Jurnal IPI, 3, 64-78. Diakses
  25. dari
  26. http://ipi.perpusnas.go.id/wpcontent/upload
  27. s/2017/10/15_Mariyah_Kompetensi-
  28. Pustakawan-dalam-Pemenuhan-
  29. Kebutuhan-Informasi-Guru-Besar-IPI-
  30. -1.pdf.
  31. Musthafa, Muhaqiiq Priyadharsana. (2017). Peran
  32. Pejabat Pengelola Informasi dan
  33. Dokumentasi (PPID) Sebagai Penyedia
  34. Layanan Informasi Publik (Studi Kasus di
  35. Pemerintah Kota Bandung). Jurnal Kajian
  36. Informasi & Perpustakaan, 5, 23-36.
  37. Diakses dari
  38. https://doi.org/10.24198/jkip.v5i1.11469.
  39. P Ninda, Hanum Subhi. (2015). Kebutuhan
  40. Informasi Pada Guru Regular Smp Inklusi
  41. Negeri Di Surabaya. Libri-Net, 4, 49-59.
  42. Diakses dari
  43. http://journal.unair.ac.id/downloadfullpapers-
  44. lnd5642dc688full.pdf.
  45. Republik Indonesia. (2008). Peraturan
  46. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
  47. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  48. Jakarta: Legalitas.
  49. Republik Indonesia. (2014). Peraturan
  50. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
  51. Dana Desa. Jakarta: Legalitas.
  52. Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang
  53. Nomor 14 tahun 2008 tentang
  54. Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta:
  55. Legalitas.
  56. Republik Indonesia. (2005). Peraturan
  57. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
  58. Desa. Jakarta: Legalitas.
  59. Severin, J Werner., & Tankard, James W. (2008).
  60. Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan
  61. Terapan di Dalam Media Massa. Jakarta:
  62. Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). Metode
  63. Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja
  64. Rosdakarya.Prenada Media Group.
  65. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif,
  66. Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.
  67. Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metode
  68. Penelitian: Lengkap, Praktis dan MudahDipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru
  69. Press.
  70. Sukaesih. (2003). Dokumentasi dan Informasi.
  71. Diktat Kuliah Ilmu Dokumentasi dan
  72. Informasi. Bandung: Jurusan Ilmu
  73. Informasi dan Perpustakaan Fikom
  74. Universitas Padjajaran.
  75. Thoha, Miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik
  76. Kontemporer. Jakarta: Kencana.
  77. Yusuf, Syamsu. (2002). Psikologi Perkembangan
  78. Anak dan Remaja. Bandung: Remaja
  79. Rosdakarya.
  80. Yusup, Pawit M. (2009). Ilmu Informasi,
  81. Komunikasi, & Kepustakaan. Jakarta:
  82. Bumi Aksara