SIKAP SURAT KABAR KOMPAS TERHADAP KONFLIK ANTARA KPK DAN POLRI

Received: 31 Jul 2013; Published: 30 Aug 2013.
View
Open Access
Citation Format:
Abstract

SIKAP SURAT KABAR KOMPAS
TERHADAP KONFLIK ANTARA KPK DAN POLRI
Abstraksi
Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial dan politik yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik antara KPK dan Polri menarik perhatian masyarakat karena banyak diliput oleh media massa. Ketika terjadi konflik maka media massa akan menjalankan fungsinya sebagai pencerita. Kemudian dalam perannya itu media massa akan menentukan posisi keterlibatannya dalam konflik. Ada tiga kecenderungan sikap yang dapat ditunjukkan oleh media massa yaitu netral, mendukung, atau tidak mendukung salah satu pihak yang berkonflik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap surat kabar Kompas dalam memberitakan konflik antara KPK dan Polri. Dasar pemikiran yang digunakan adalah konsep imparsialitas yang dikemukakan oleh Westertahl meliputi keberimbangan dan netralitas. Objek penelitian ini adalah berita surat kabar Kompas selama periodesasi Agustus hingga Oktober 2012 sebanyak 67 item berita. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik sampel berstrata.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan adalah analisis isi dengan melakukan coding terhadap teks berita konflik KPK dan Polri. Kategori dalam penelitian ini meliputi tema, kecenderungan teras berita, percampuran fakta dan opini, penggunaan fakta psikologis, dan penggambaran pelaku konflik.
Hasil penelitian menunjukkan ada empat tema yang muncul selama terjadinya konflik antara KPK dan Polri. Tema sengketa kewenangan menjadi isu yang paling banyak ditampilkan sebesar 41,8%. Dari kecenderungan teras berita surat kabar Kompas sebagian besar menampilkan kedua pihak yang berkonflik. Frekuensi kecenderungan teras berita yang melibatkan KPK dan Polri paling besar ada pada tema sengketa kewenangan dengan persentase 39,3%. Jurnalis surat kabar Kompas yang cenderung menghindari percampuran fakta dan opini dalam berita menunjukkan persentase sebesar 78,6%.
Sementara untuk kategori penggunaan fakta psikologis peneliti menemukan adanya kecenderungan jurnalis surat kabar untuk menampilkannya dalam berita. Persentase penggunaan fakta psikologis mencapai 60,7%. Surat kabar Kompas menampilkan penggambaran pelaku konflik secara berbeda antara KPK dan Polri. Penggambaran KPK lebih positif dengan persentase sebesar 67,9%. Sementara Polri cenderung ditampilkan netral dengan persentase sebesar 82,1%. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa surat kabar cenderung mendukung institusi KPK.
Kata kunci: sikap surat kabar, konflik, imparsialitas
Kompas Attitude Toward Conflict
Between the KPK and Polri
Abstract
Conflict is a part of the social and political dynamics that coud not be separated from public life. Conflict between the KPK and Polri into public concern because mass media covered. During conflict media will act as a storyteller. Later mass media will determine the position of its involvement in the conflict. There are three possibilty that can be shown by mass media is neutral, supporting, or not supporting one of the parties to the conflict.
This study aims to determine the attitude of the Kompas reported conflict between the KPK and Polri. The basic concept is used by impartiality’s Westertahl concept includes balanced and neutrality. This object of study is news for periodization August to October 2012 were 67 news items. This study use sample stratified sampling technique to determine the selected object.
This approach research uses descriptive quantitative. The method used is content analysis by coding the conflict news text KPK and Polri. Category include themes, trend news terrace, mixing fact and opinion, the use of psychological facts, and the depiction of the conflict actors.
The results showed four themes that emerged during the conflict between the KPK and Polri. Dispute the authority to issue the most frequently reported shown by 41.8%. From the news lead newspapers Kompas tend mostly showing both sides of the conflict. Frequency lead involving the KPK and Polri most of the work on the theme of authority dispute with the percentage of 39.3%. Journalist of Kompas newspaper who tend to avoid mixing fact and opinion in news shows percentage of 78.6%.
While category of psychological fact researchers found a tend of newspaper journalists to display it in the news. Percentage psychological fact reached 60.7%. Kompas describes of different actors of the conflict between the KPK and Polri. KPK portrayed more positively with a percentage of 67.9%. While the police tend to appear neutral with a percentage of 82.1%. From this study it can be concluded that newspapers tend to favor institutional KPK.
Keywords: newspaper attitude, conflict, impartiality
PENDAHULUAN
Keberadaan media massa mampu membuat suatu peristiwa terasa lebih dekat dan menjadi penting bagi khalayaknya. Suatu peristiwa yang semula tidak berarti dan memiliki ruang lingkup terbatas dapat berubah menjadi isu besar manakala ada keterlibatan media massa di dalamnya. Begitu pula halnya saat terjadi konflik antara dua lembaga penegak hukum yaitu KPK dan Polri. Konflik yang seharusnya menjadi persoalan di tingkat elit pemerintah pusat ini berkembang menjadi isu publik karena adanya pemberitaan di berbagai media massa.
Konflik antara intsitusi KPK dan Polri sendri bermula dari adanya perbedaan pandangan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan alat simulator pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri. Permasalahan ini berkembang karena adanya penolakan Polri atas permintaan KPK untuk memberikan perpanjangan bagi para penyidik yang telah habis masa tugasnya. Selain itu adanya upaya penangkapan salah satu penyidik KPK yaitu Kompol Novel Baswedan yang diduga melakukan penganiayaan terhadap narapidana kasus pencurian sarang burung walet saat masih bertugas di Polda Bengkulu (Kompas, 6 Oktober 2012, hal 1). Besarnya perhatian media massa terhadap konflik antara KPK dan Polri dapat dilihat dari maraknya pemberitaan semenjak permasalahan ini pertama kali mencuat ke permukaan. Salah satu media massa yang cukup aktif dalam memberitakan konflik ini adalah surat kabar Kompas. Selama hampir setengah abad surat kabar ini mampu menunjukkan eksistensinya di tengah pesatnya industri media massa di Indonesia. Berdasarkan catatan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kompas saat ini menjadi salah satu
surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan dengan lebih dari 80 surat kabar di daerah (Sudibyo, 2010:11). Dengan besarnya perhatian media massa termasuk pula yang ditunjukkan oleh surat kabar Kompas mengundang pertanyaan sejauh mana berbagai media massa tersebut telah menjalankan praktik jurnalistik sesuai dengan etika profesi yang berlaku. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah apakah media massa telah bersikap independen dan menampilkan berita secara berimbang. Independen artinya memberitakan peristiwa sesuai fakta tanpa campur tangan pihak lain, sementara berimbang artinya semua pihak mendapat kesempatan setara di dalam pemberitaan. Pertanyaan tersebut perlu ditanyakan mengingat adanya kecenderungan tertentu yang ditunjukkan oleh media massa di dalam situasi konflik. Prajarto (1993:26) menjelaskan bahwa ketika sebuah konflik terjadi maka media massa akan menjalankan fungsinya sebagai pencerita (storyteller), kemudian dalam perannya itu media massa akan menentukan posisi keterlibatannya dalam konflik tersebut yaitu berposisi netral (third party) di mana media massa akan bereaksi secara netral atau mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Sikap media massa sebagai bagian dari proses kerja redaksi media massa ditunjukkan melalui kecenderungan teks pemberitaannya. Setiap media massa mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam menampilkan berita. Hal inilah yang kemudian menarik untuk diteliti bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh surat kabar Kompas terhadap konflik yang melibatkan dua institusi yaitu KPK dan Polri. Penelitian ini merupakan bentuk kajian teks berita di media massa dengan menggunakan metode analisis isi.
PEMBAHASAN
Media massa telah menjadi instrumen penting dalam kehidupan masyarakat modern. Media massa memiliki lima fungsi utama yaitu informasi, korelasi, kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Dari kelima fungsi itu informasi menjadi fungsi yang paling utama dan mendasar bagi media massa Fungsi informasi ini berkaitan dengan peran media massa untuk menyediakan informasi yang berkaitan tentang peristiwa atau kondisi dalam masyarakat serta dunia (McQuail, 1987:70).
Salah satu jenis media massa yang dijadikan rujukan bagi sebagian masyarakat di Indonesia adalah surat kabar. Sebagai bagian dari sumber informasi masyarakat keberadaan surat kabar terus dipertahankan hingga saat ini meskipun muncul berbagai media massa dengan kemampuan teknologi yang lebih maju. Surat kabar memiliki karakteristik terdokumentasi sehingga berita atau artikel tertentu yang dianggap penting dapat diarsipkan atau dibuat klipping. Selain itu surat kabar juga memiliki kelebihan dalam hal kedalaman isi pesan.
Informasi yang disampaikan dalam bentuk pemberitaan menjadi bagian penting dari surat kabar. Berita merupakan bentuk laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang menarik perhatian orang banya (Suhandang, 2004:102). Berita sendiri tidak sesederhana seperti yang dipahami oleh masyarakat umum. Proses pembentukan berita merupakan proses kompleks. Setiap hari ada berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini namun tidak semuanya pula dapat menjadi berita karena media memiliki keterbatasan ruang. Jurnalis profesional yang menjadi perpanjangan tangan dari media masa meliput peristiwa yang memiliki nilai berita paling tinggi.
Konflik termasuk peristiwa yang dianggap penting dan layak diangkat menjadi sebuah berita. Cara pihak-pihak yang berkonflik dalam menunjukkan kekuasaan dan pengaruhnya merupakan bagian yang menarik dari suatu pemberitaan konflik. Di samping itu konflik yang terjadi selalu menimbulkan dampak negatif serta membangkitkan emosi bagi mereka yang menyaksikan ataupun memiliki kepentingan langsung. Seperti halnya yang terjadi saat munculnya konflik antara intsitusi KPK dan Polri.
Menurut Prajarto (1993:26) keterlibatan media massa dalam situasi konflik akan mengarahkan pada tiga kecenderungan yaitu
1. Media sebagai issue intensifier yang memunculkan konflik dan menampilkan dimensi-dimensi isu secara tajam. Media masa juga cenderung akan mengambil posisi membela atau mendukung salah satu pihak yang berkonflik.
2. Media sebagai conflict deminisher yang berusaha menutup-nutupi ataupun menenggelamkan suatu isu atau konflik. Saat media menempatkan posisinya untuk menutupi konflik maka intensitas pemberitaan konflik akan ditekan seminimal mungkin.
3. Media dalam posisi netral (third party) di mana pemberitaan ditampilkan secara independen di mana media massa membebaskan dirinya dari tekanan atau tendensi dan kekuatan tertentu.
Kecenderungan teks membawa konsekuensi pada munculnya sikap media massa. Sikap merupakan bentuk evaluasi dan reaksi afektif yang bersifat netral, positif atau mendukung maupun negatif atau tidak mendukung terhadap suatu objek psikologis (Azwar, 2011:5). Proses selektivitas yang dilakukan oleh redaktur media massa atas
berbagai data dan fakta dari suatu peristiwa mempengaruhi terbentuknya sikap media massa tersebut
Berkaitan dengan sikap media massa peneliti menggunakan konsep imparsialitas (impartiality) dari Westertahl sebagai landasan pemikiran. Imparsialitas memiliki kesamaan arti dengan jujur, adil, atau tidak memihak. Pada kajian jurnalistik imparsialitas dapat dijadikan ukuran untuk mengevaluasi kualitas sebuah berita. Menurut McQuail imparsialitas dilihat dari apakah teks berita secara sistematis menonjolkan satu sisi di atas sisi yang lain ketika berkenaan dengan isu-isu yang kontroversial dengan tujuan mengarahkan pembacanya pada suatu persepsi atau opini tertentu. Dimensi impartiality ini dapat dibagi menjadi dua sub dimensi yaitu balance dan neutral
Balance atau keberimbangan berhubungan dengan seleksi atau penghilangan fakta-fakta yang mengandung nilai atau ekspresi point of view mengenai apa yang dianggap fakta oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pengukuran balance didasarkan pada seberapa besar pembagian ruang dan waktu untuk menyajikan pendapat atau gagasan dari pihak yang berkonflik. Sementara sub dimensi yang kedua yaitu neutral atau netralitas berkaitan dengan bentuk presentasi suatu berita. Netralitas pemberitaan diketahui melalui cara yang dipilih media massa dalam mengatur penempatan atau posisi berita dan pemilihan kata (Rahayu, 2006:22-24).
Pada konteks berita konflik antara KPK dan Polri surat kabar Kompas juga menunjukkan kecenderungan tertentu baik bersikap netral atau memihak salah satu pihak. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif ini peneliti berusaha menggambarkan secara detail pesan atau teks berita di surat kabar Kompas. Adapun teknik penelitian yang akan digunakan ialah analisis isi. Riffe, Lacy, dan Fico mendefinisikan analisis isi
sebagai pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, di mana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan, dan memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi (Eriyanto, 2011:15).
Metode analisis isi termasuk dalam ranah penelitian kuantitatif. Oleh karena itu penelitian ini harus dikerjakan secara objektif. Syarat objektif baru dapat dilaksanakan apabila peneliti sebelumnya telah menentukan kategori analisis secara jelas dan operasional sehingga peneliti lain dapat mengikutinya dengan tingkat relialibilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini kategori yang akan diukur meliputi meliputi tema, kecenderungan teras berita, percampuran fakta dan opini, penggunaan fakta psikologis, dan penggambaran pelaku konflik.
Prosedur yang digunakan dalam penelitian analisis isi adalah dengan jalan menghitung aspek dari isi pesan dan menyajikannya secara kuantitatif. Langkah kerja tersebut dilakukan melalui pengcodingan atau pencatatan terhadap teks berita konflik KPK dan Polri di surat kabar Kompas. Unit pencatatan yang digunakan yaitu tematik dan referensial. Unit tematik digunakan untuk mengelompokkan berita konflik antara KPK dan Polri ke dalam tema atau topik yang utama dan melihat penggambaran media massa terhadap kedua pihak yang berkonflik. Sementara unit referensial yang menitikberatkan pada penggunaan kata-kata yang memiliki kesamaan makna digunakan untuk mengelompokkan narasumber serta mencatat kemunculan kata-kata yang dramatis dan opinionative yang muncul di dalam berita konflik KPK dan Polri.
Objek penelitian ini peneliti memilih surat kabar Kompas yang terbit pada kurun waktu antara Agustus hingga Oktober 2012. Selama periodesasi tersebut peneliti
mengambil sampel 67 item berita yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Selama kurun waktu antara Agustus hingga Oktober sendiri setidaknya terdapat empat isu utama yaitu penanganan kasus korupsi simulator SIM, penarikan penyidik KPK, upaya penangkapan penydidik KPK, dan instruksi Presiden atas konflik ini. Peneliti menggunakan proporsional stratified sampling yaitu mengambil jumlah secara proporsional sesuai jumlah item total dari masing-masing tema.
Dari hasil coding yang dilakukan oleh peneliti dengan dibantu oleh dua orang coder lain menemukan sejumlah hasil temuan penelitian di antaranya:
1. Berita yang berkaitan dengan tema sengketa kewenangan paling sering muncul di surat kabar Kompas selama periode Agustus hingga Oktober 2012. Frekuensi pemunculan berita dengan tema tersebut sebesar 41,8% (28 item berita). Tema lainnya yang muncul dalam pemberitaan adalah penyidikan kasus simulator SIM sebesar 32,9% (22 item berita), penarikan penyidik KPK sebesar 11,9% (8 item berita), dan kriminalisasi Penyidik KPK sebanyak 13,4% ( 9 item berita).
2. Pada tema sengketa wewenang, teras berita lebih banyak menampilkan kedua pihak yang bertikai yaitu KPK dan Polri yaitu sebesar 39,3% (11 item berita). Kecenderungan surat kabar Kompas dalam menampilkan kedua pihak yang berkonflik dalam teras berita juga terlihat dalam tema penyidikan kasus simulator SIM dan penarikan dengan persentase masing-masing sebanyak 41% (9 item berita) dan 50% (4 item berita). Sementara pada tema kriminalisasi penyidik KPK, penonjolan Polri sebagai subjek dalam teras berita justru memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 44,4% ( 4 item berita).
3. Untuk kategori percampuran fakta dan opini hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa surat kabar Kompas berusaha untuk menghindari penggunaan opini pribadi
jurnalis di dalam pemberitaannya. Hal ini dapat dilihat dari persentase dalam tiap tema berita. Pada tema sengketa kewenangan sebanyak 78,6% (22 item berita) mendasarkan berita sepenuhnya pada fakta di lapangan. Sebanyak 90,9% (20 item berita) pada tema penyidikan kasus simulator SIM, 87,5% (6 item berita) pada tema penarikan penyidik KPK, dan 55,6% (5 item berita) pada tema kriminalisasi Penyidik KPK juga menunjukkan kecenderungan yang yang sama. Meski begitu peneliti masih tetap menemukan adanya percampuran fakta dan opini dalam sejumlah pemberitaan konflik antara KPK dan Polri di surat kabar Konpas meski dengan persentase yang kecil.
4. Surat kabar Kompas cukup banyak melibatkan penggunaan fakta psikologis di dalam pemberitaannya. Fakta psikologis adalah pernyataan narasumber yang tidak didasari sumber yang jelas. Dalam hal ini komentar narasumber berasal dari persepsi ata opini pribadinya. Pada tiga tema yaitu sengketa kewenangan, penyidikan kasus simulator SIM, dan penarikan penyidik penggunaan fakta psikologis cukup mendominasi dengan persentase masing-masing sebesar 60,7% ( 17 item berita), 68,1% (15 item berita), dan 62,5% (5 item berita). Sementara pada tema kriminalisasi penyidik KPK penggunaan fakta psikologis tidak cukup mendominasi yaitu hanya sebesar 44,4% (4 item berita).
5. Hasil coding juga menunjukkan adanya penggambaran yang berbeda terhadap kedua pihak yang bertikai. Pemberitaan surat kabar Kompas menampilkan KPK secara positif terutama pada tema sengketa kewenangan yaitu sebanyak 69% (19 item berita) dan penyidikan kasus simulator SIM sebesar 47,6% (10 item berita). Pada tema penarikan penyidik persentase institusi KPK berimbang antar positif dan netral sebesar 44,4% (4 item berita). Sementara pada tema kriminalisasi
penyidik KPK surat kabar Kompas cenderung netral dalam menampilkan penggambaran KPK yaitu sebanyak 66,7% (6 item berita).
6. Surat kabar Kompas sendiri cenderung netral dalam menggambarkan institusi Polri. Penggambaran netral tersebut mendominasi terutama pada tiga tema yaitu sengketa wewenang sebesar 82,1% (23 item berita), penydidikan kasus simulator SIM sebesar 71,4% (15 item berita), dan penarikan penyidik KPK sebesar 55,6% (5 item berita). Sementara pada tema kriminalisasi penyidik KPK persentase penggambaran negatif lebih dominan yaitu sebesar 66,70%.
7. Reliabilitas antar koder yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan Formula Holsti. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini telah memenuhi syarat yaitu di atas 0,7 atau 70%.
PENUTUP
Dengan mengacu pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada keempat tema yang ada dapat ditarik kesimpulan surat kabar Kompas cenderung menunjukkan sikap mendukung kepada institusi KPK. Kecenderungan sikap Kompas mendukung institusi KPK didukung dengan adanya penggunaan fakta psikologis pada pernyataan narasumber. Melalui pernyataan narasumber yang didasarkan fakta psikologis kecenderungan sikap surat menjadi lebih terlihat.
Selain itu sikap yang ditunjukkan surat kabar Kompas ini juga memperlihatkan bahwa selama terjadi konflik antara institusi KPK dan Polri media massa ini memposisikan dirinya sebagai issue intensifier. Selain mengangkat isu ini ke ruang publik dan membuka seterang-terangnya permasalahan ini, surat kabar Kompas juga membela kepentingan salah satu pihak dalam hal ini KPK karena intitusi ini dianggap merepresentasikan kepentingan rakyat.
Melalui tulisan ini juga berusaha mengingatkan kembali bahwa perlunya pelaku media massa baik jurnalis lapangan maupun redaktur di Indonesia untuk menjaga profesionalisme kerja terutama yang berkaitan dengan imparsialitas pemberitaan. Media massa memiliki fungsi menyediakan informasi dan memberi edukasi kepada masyarakat luas. Dalam konteks konflik menyajikan berita perlu mengutamakan akurasi dan keberimbangan Dengan menampilkan informasi dari berbagai pihak maka khalayak akan mudah menemukan kebenaran dari persoalan konflik tersebut. Sementara pemberitaan yang tidak berimbang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang baru seperti kebencian dari salah satu pihak yang bertikai.
DAFTAR PUSTAKA
Abrar, Ana Nadhya. (2011). Analisis Pers: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka
Ardianto, Elvinaro. Lukiati Komala, Siti Karlinah. (2009). Komunikasi Massa: Suatu Pengantar (Edisi Revisi Kedua). Bandung: Simbioasa Rekatama Media
Azwar, Syaifuddin. (2011). Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Suatu Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Ispandriarno, Lukas S, Thomas Hanitzch, Martin Loeffelholz. (2002). Media-Militer-Politik. Yogyakarta: Galang Press.
Krippendorff, Klaus, (1991). Analisis Isi. Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta : Rajawali Pers
Kriyantono, Rachmat. (2008). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Littlejohn, Stephen W. (2005). Theories of Human Communication, 8h Edition. Belmont CA: Wadsworth Publishing Company.
Malarangeng, Rizal. (2010). Pers Orde Baru. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
McQuail, Dennis. (1987). Teori Komunikasi Masssa Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
Prajarto, Nunung. (1993). Media Berita dalam Sebuah Konflik. Yogyakarta: FISIPOL UGM
Suhandang, Kustadi. (2004). Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik. Bandung: Nuansa
Sularto, St. (2007). Kompas Menulis Dari Dalam. Jakarta: Kompas Media Nusantara
Sumadiria, AS Haris. (2005). Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature. Bandung: Simbioasa Rekatama Media
Syahputra, Iswandi. (2006). Jurnalisme Damai: Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik. Yogyakarta: Nuansa Aksara
Tamburaka, Apriadi. (2012). Agenda Setting Media Massa. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Rahayu (ed). (2006). Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers, dan Departemen Komunikasi dan Informasi
Jurnal
Sudibyo, Agus, dkk. (2010). Media dan Politik Lokal. Jurnal Dewan Pers Edisi 3 (Desember):1-70
.
Internet
http:// dewanpers.or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=513, akses tanggal 5 Januari 2013 http://hukumonline.com/klinik/detail/lt50269adb024b6/kewenangan-penyidikan-kpk-dan-polri, diakses pada 10 November 2012
Surat kabar
Kompas, 1 Agustus 2012, hal.1 Kompas, 6 Oktober 2012, hal 1

Article Metrics: