ANALISIS PENGARUH PEMILIHAN PETA DASAR TERHADAP PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT SECARA KARTOMETRIS (STUDI KASUS : KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR)

Abstract

ABSTRAK

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wilayahnya. Hal ini menjadikan batas wilayah sebagai sesuatu yang penting. Ketentuan penetapan dan penegasan batas wilayah baik darat maupun laut telah diatur dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012, termasuk mengatur mengenai peta dasar yang digunakan untuk menentukan batas pengelolaan wilayah laut. Pada wilayah kabupaten, peta dasar yang digunakan adalah Peta LPI. Namun belum semua wilayah di Indonesia mempunyai Peta LPI, sehingga perlu dikaji agar diketahui peta dasar yang dapat digunakan untuk penentuan batas pengelolaan wilayah laut sebagai alternatif dari Peta LPI.

Peta dasar yang akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini adalah peta RBI, citra satelit Landsat 8, dan peta LPI. Pengolahan dengan metode kartometrik dengan penarikan batas antara Kabupaten Sumenep dan Pamekasan menggunakan garis ekuidistan. Adapun garis dasar yang digunakan adalah garis dasar normal, garis dasar lurus, dan garis penutup teluk. Pengolahan menggunakan software  arcGIS, autocad, dan ENVI.

Dari hasil pengolahan, diperoleh koordinat titik batas dan luas pengelolaan wilayah laut. Wilayah dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga area untuk untuk mempermudah dalam perhitungan luas. Namun pada peta LPI hanya terdapat dua area karena pada area ketiga (Kepulauan Masalembu) belum terpetakan. Pada citra satelit secara keseluruhan 666.125,240 Ha dengan rincian luas area I sebesar 332.218,013 Ha; luas area II sebesar  253.719,973 Ha; dan luas area III sebesar 80.187,254 Ha. Pada peta RBI secara keseluruhan 759.487,316 Ha dengan rincian luas area I sebesar 333.848,076 Ha; luas area II sebesar 345.730,540 Ha; dan luas area III sebesar 79.908,700 Ha. Sedangkanpada peta LPI secara keseluruhan 608.340,895 Ha dengan rincian luas area I sebesar 333.958,828 Ha dan luas area II sebesar 274.382,067 Ha.

            Kata Kunci : Garis Ekuidistan, Kartometrik, Landsat 8, LPI, RBI

ABSTRACT

 According to Law number 23 year 2014 about Regional Government, districts/regency have full authority to manage its territory. This Law makes boundary become an important thing. Rule about determination and affirmation of district boundaries both land and sea have been regulated in Permendagri number 76 year 2012, including regulate the base map that used to determine the maritime boundary. Determination boundary within district/regency coverage, base map used is the LPI Map. However, not all regions in Indonesia have LPI Map, so it’s important to do research in order to know the base map that can be used for the determination of maritime boundary as an alternative of LPI Map.

The base maps to be processed and analyzed in this study are RBI map, Landsat 8 satellite images, and LPI map. Processing use cartometric method, and drawing boundary between Sumenep and Pamekasan regency using equidistant line. The base line used is the normal base line, straight base line, and bay closing line. Processing use arcGIS software, autocad, and ENVI.

 From the results of processing, obtained coordinates of boundary point and dimension of maritime boundary. The area in this study is divided into three areas to simplify the calculation of area. However on the LPI map there are only two areas because in the third area (Masalembu Islands) has not been mapped. Dimension of maritime boundary of satellite image overall 666.125,240 Ha with details of area I 332.218,013 Ha; area II 253.719,973 Ha; and area III  80.187,254 Ha. On the map of RBI as a whole 759.487,316 Ha with details of area I 333.848,076 Ha; area II 345.730,540 Ha; and area III  79.908,700 Ha. While on the LPI map in overall 608.340,895 Ha with details of area I 333.958,828 Ha and area II of 274.382,067 Ha.Keywords: Equidistant Line, Cartometric, Landsat 8, LPI, RBI