TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MANOKWARI

Abstract

Abstrak

Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Tujuan dilakukannya Penulisan Hukum ini adalah guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak dasar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan dengan wawacara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif. Hasil dari pembahasan pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari adalah berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012, dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai bidang kehidupan yang meliputi menfasilitasi aspirasi OAP, bidang politik, bidang sosial, budaya dan sejarah, bidang kesehatan, bidang ekonomi serta bidang pendidikan. Faktor penghambat, sebagai berikut: Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; Kendala Hukum; dan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Faktor pendukung, yaitu: Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua, Pemberlakuan Affirmative action dan Hubungan MRPB dengan Lembaga lainnya.

Kata Kunci: Pelaksanaan MRPB, Perlindungan Hak-Hak Dasar, Orang Asli Papua.                                            

Abstract

The West Papua People's Assembly institution is a cultural representation of indigenous Papuans, which has certain powers in the context of protecting the rights of indigenous Papuans in West Papua Province based on respect for customs and culture, empowering women, and strengthening religious harmony. The purpose of this Legal Writing is to find out the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari and the supporting and inhibiting factors in efforts to protect these basic rights. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive research specifications. Types and sources of secondary data through literature study. As a complement to legal materials, interviews are conducted, which are then analyzed using deductive thinking methods. The results of the discussion of the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari are based on the Special Regional Regulation of West Papua Province Number 6 of 2012, in the context of protecting the basic rights of Indigenous Papuans in various fields of life which include facilitating OAP aspirations, the political field, the social, cultural and historical fields, the health sector, the economic sector and the education sector. The inhibiting factors are as follows: Constraints on the West Papuan People's Assembly as Cultural Representation of Indigenous Papuans; Legal Constraints; and Quality of Papuan Human Resources. Supporting factors, namely: The presence of Special Autonomy and the Papuan People's Assembly Institution, Affirmative action and MRPB's relationship with other institutions.

Keywords: Implementation of MRPB, Protection of Basic Rights, Indigenous Papuans.