ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMASANGAN REKLAME DI KAWASAN KENDALI KETAT DKI JAKARTA

Abstract

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur peyelenggaraan reklame di daerah. Penyelenggaraan reklame yang diatur oleh pemerintah daerah dapat memepengaruhi berbagai aspek salah satunya upaya investasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peyelenggaraan Reklame. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan tentang reklame secara umum dan secara khusus melalui zonasi kawasan kendali ketat oleh Pemerintah DKI Jakarta dan dampak pengaturan tersebut terhadap upaya investasi di wilayah DKI Jakarta. Metode penelitian ini adalah yurudis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengaturan khusus penyelenggaraan reklame kawasan kendali ketat terdapat pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yang meliputi titik persebaran kawasan kendali ketat, peraturan penyelenggaraan reklame kawasan kendali ketat dan pajak penyelenggaran reklame kawasan kendali ketat. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yaitu prinsip potensi hambatan masuk (entry barrier) dan prinsip diskriminasi non harga yang berdampak pada penurunan jumlah investasi reklame di kawasan kendali ketat.