TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN WTO ATAS GUGATAN JEPANG DAN UNI EROPA KEPADA KANADA TERKAIT PEMBERLAKUAN FEED-IN TARIFF PROGRAM YANG DITERAPKAN DI PROVINSI ONTARIO, KANADA

Abstract

Pembangunan minimarket, sudah seharusnya mengikuti peraturan yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan mulai dari legalitas hingga pada lokasi pendirian demi terciptanya keseimbangan pasar dan demi terlindunginya pengusaha tradisional yang mulai tergeser keberadaannya oleh minimarket. Sebagai bagian dari lingkup otonomi daerah kota semarang, para pelaku usaha tradisional berhak mendapatkan sebuah perlindungan agar dengan maraknya pembangunan minimarket tersebut, tidak merugikan para pelaku usaha tradisional. Bentuk perlindungan tersebut tertuang dalam peraturan daerah hingga kebijakan yang diberlakukan dalam usaha untuk tidak menutup hak berusaha dari minimarket namun juga tidak mematikan usaha tradisional. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui dan meninjau kembali sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah berlaku secara nasional untuk melindungi kepentingan pelaku usaha tradisional akan hadirnya minimarket. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat, ditemukan sebuah bentuk perlindungan bagi para pelaku usaha tradisional dengan membandingkan luas daerah Kota Semarang terhadap keefektivan peraturan zonasi dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang ditemukan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha. Perlindungan tersebut berupa langkah langsung yang dimana pemerintah terlibat langsung melalui lembaganya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam mengatur, menjaga, dan menegakkan kebijakan-kebijakan bagi para pelaku usaha.