PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN DALAM PELAKSANAAN KLIRING LOKAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 979 K/PID/2004)

Abstract

                 Studi ini mengkaji tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam kasus Kliring Lokal yang masuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direktur Bank Indonesia sebagai Direktur Urusan Pengawasan Bank Umum yang mengakibatkan kerugian negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim di dalam menjatuhkan putusan sampai pada tingkat Kasasi dan menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dari sudut pandang hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan menurut ketentuan norma-norma yang berlaku. Dengan masing-masing teknik pengumpulan data menggunakan (library research) guna menganalisis putusan No. 979/K/PID/2004 dan mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

                Hasil analisis studi putusan No. 979/K/PID/2004 adalah terdapat perbedaan penafsiran hukum hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi.  Penafsiran unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Selain itu dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan diharapkan nantinya agar adanya efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya lagi mengingat tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crimes yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.