KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

Abstract

Keberadaan kawasan kumuh sebagai bentuk kemiskinan dalam dimensi keruangan sudah menjadi permasalahan utama kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia. Luas kawasan kumuh perkotaan di Indonesia sudah mencapai angka 57.800 Hektar di tahun 2009 dengan pertambahan kantong-kantong permukiman kumuh mencapai 1,37% pertahunnya (BPS, 2011). Banyak pihak mulai menyadari bahwa penyelesaian permasalahan kawasan kekumuhan tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah saja atau masyarakat saja namun perlu adanya kerjasama dari keduanya. Kegiatan penataan lingkungan berbasis masyarakat lahir sebagai salah satu intervensi yang berupaya membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai bentuk kerjasama dalam menata lingkungan tempat tinggal yang kumuh. Penelitian ini mencoba menangkap sejauh mana kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terimplementasi di kegiatan tersebut. Kajian ini menjadi perlu dilakukan untuk menggambarkan mengenai keefektifan pelaksanaan kegiatan dalam mengatasi kawasan kumuh dan pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus di dua lokasi penataan di Jawa Tengah. Dari hasil analisis tergambar bahwa kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dapat dilihat pada tahap perencanaan partisipatif, dialog komunikasi yang dilakukan, tinjauan perencanaan dan kebijakan di skala kota, dan kegiatan channeling pada tahap pembangunan. Dalam pelaksanaannya keberpihakan Pemerintah Daerah menjadi kunci sukses dari kegiataan penataan lingkungan berbasis masyarakat ini. Dari hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa intervensi kegiatan telah mampu menata lingkungan permukiman yang kumuh menjadi lingkungan yang tertata dan juga merubah prilaku masyarakat untuk hidup bersih. Intervensi kegiatan penataan ini dapat terbentuk didasari oleh adanya kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.