IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN REMBANG

Abstract

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen identitas resmi bagi anak berusia
0-17 tahun sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak sipil anak. Capaian
kepemilikan KIA di Kabupaten Rembang pada tahun 2024 hanya mencapai 56,91%
dari target nasional 60%, menempatkan Kabupaten Rembang pada posisi terendah
di wilayah eks-Karesidenan Pati. Penelitian ini bertujuan menganalisis
implementasi kebijakan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2016 serta mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat
menggunakan teori George Edward III (1980) dalam Kessumawati (2024). Metode
penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA berdasarkan dimensi
persyaratan dan tata cara penerbitan belum berjalan optimal, ditandai kesenjangan
pemahaman masyarakat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, waktu tunggu
pengajuan kolektif mencapai 9-14 bulan, serta belum terlaksananya pelayanan
jemput bola. Dimensi inovasi pelayanan menunjukkan integrasi Sipenduk Online
sejak September 2025 cukup meningkatkan aksesibilitas. Dimensi masa berlaku
KIA belum dipahami masyarakat akibat minimnya sosialisasi. Faktor penghambat
meliputi dimensi komunikasi yang belum merata dengan keterbatasan sosialisasi
dan inkonsistensi pemahaman antar petugas. Dimensi sumber daya terdapat
keterbatasan SDM, anggaran operasional, dan jaringan SIAK. Dimensi disposisi
menunjukkan komitmen cukup baik namun tidak didukung sistem reward. Dmensi
struktur birokrasi menunjukkan koordinasi internal cukup baik namun koordinasi
eksternal lemah, serta belum ada MoU pemanfaatan KIA dalam layanan publik