EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM SISTEM ZONASI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI JAKARTA SELATAN

Abstract

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan kebijakan sistem zonasi diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019, yang diterapkan di seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi pendidikan, mendekatkan peserta didik dengan sekolah sesuai domisili, mengurangi kemacetan, menghapus stigma sekolah favorit dan non-favorit, serta mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Namun, penerapan sistem zonasi masih menimbulkan sejumlah polemik, seperti terbatasnya peningkatan prestasi individu siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan zonasi pada tingkat sekolah menengah atas di Jakarta Selatan, penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan sistem zonasi SMA Negeri Jakarta Selatan menggunakan kesimpulan dan teori-teori Evaluasi Kebijakan yang berasal dari William Dunn (2003) serta menganalisis faktor penghambat evaluasi kebijakan dengan Implementasi Kebijakan C.Edward III (1980), dalam bentuk Evaluation on-going. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan sistem zonasi tingkat SMA Negeri di Jakarta Selatan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan dalam pemerataan fasilitas pendidikan dan kurangnya tenaga pendidik berkualitas di setiap sekolah.