ANALISIS PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI KABUPATEN PATI

Abstract

secara maksimal telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Penerapan Electronic Government di Kabupaten Pati”.
Permasalahan utama di dalam penelitian ini ialah : Bagaimana penerapan
electronic government di Kabupaten Pati? Apakah faktor-faktor yang mendorong
dan menghambat pengembangan electronic government di Kabupaten Pati?
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan electronic
government di Kabupaten Pati dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mendorong dan menghambat penerapan tersebut. Upaya menjawab permasalahan
dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan elemen sukses
pengembangan e-Government menurut Harvard JFK School of Government
antara lain support, capacity, dan value. Selain itu, juga menggunakan elemen
sukses pengembangan e-Government menurut Moon dalam Sistem Informasi
Manajemen yang terdiri dari willingness dan local culture. Data di dalam
penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan electronic government di
Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government di
Kabupaten Pati belum dapat berjalan secara maksimal karena terdapat faktorfaktor
penghambat yang mempengaruhi perkembangannya. Belum ada support di
dalam penerapan e-Government dengan tidak adanya political will dari
pemerintah. Capacity yang sangat terbatas dengan sumber daya finansial,
infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kurang
memadai. Tidak adanya willingness masyarakat Kabupaten Pati di dalam
memanfaatkan fasilitas e-Gov serta adanya local culture dari masyarakat yang
lebih menyukai cara manual daripada menggunakan media elektronik di dalam
melakukan berbagai pekerjaan. Saran yang dapat diberikan guna meningkatan
kualitas pengembangan e-Government di Kabupaten Pati antara lain dengan
mengadaan sosialisasi pemanfaatan IT di lingkungan pemerintahan secara berkala,
mengadakan kerjasama yang lebih luas dengan sektor swasta, peningkatan jumlah
sarana prasarana infrastruktur, peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan, serta sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat tentang keberadaan e-Government
dan pemanfaatannya.