Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan kemacetan dan ketidaktertiban di Pasar Serpong yang disebabkan oleh aktivitas PKL yang berjualan di ruas jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan kebersihan lingkungan. Tujuan penelitian ini adlah untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penertiban tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi petugas Satpol PP, pengelola pasar, PKL, dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang lebih mengedepankan pendekatan humanis dibandingkan Perda sebelumnya. implementasi kebijakan ini belum maksimal karena beberapa faktor, seperti belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur teknis penertiban, ketiadaan penetapan zona berjualan, serta kurangnya koordinasi antar-OPD terkait. Terdapat Faktor penghambat. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur penetapan zona berjualan, meningkatkan koordinasi antar-OPD, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penataan PKL. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP, Penertiban, Pasar Serpong, Kebijakan Daerah.