Partisipasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta Dalam Advokasi Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Abstract

Penelitian ini mengkaji pandangan dan kontribusi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yaitu Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dalam mengevaluasi kebijakan pengurangan emisi karbon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021. Pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor telah menjadi faktor utama pencemaran udara, yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah merespons kondisi ini melalui kebijakan pengendalian emisi, seperti penerapan uji emisi kendaraan bermotor dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk menelaah secara mendalam terhadap suatu kasus serta bentuk partisipasi apa yang dilakukan WALHI dalam memengaruhi arah kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan emisi karbon di Jakarta belum menyentuh akar permasalahan yang terjadi. Mulai dari pembatasan kendaraan pribadi, keterbatasan akses terhadap transportasi ramah lingkungan, tidak adanya intervensi kepada masyarakat dalam kesadaran dampak polusi udara, maupun proses pelibatan kebijakan uji emisi. WALHI Jakarta menilai bahwa kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor terlalu rumit untuk dilaksanakan. Untuk mencapai pengurangan emisi yang signifikan, diperlukan kebijakan yang menyasar kepada seluruh masyarakat yang terdampak, seperti pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan penguatan sistem transportasi publik. Saran yang dapat disampaikan adalah bahwa pemerintah perlu meninjau kembali substansi kebijakan yang telah diterapkan, guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat luas dalam mengatasi permasalahan emisi karbon di Provinsi DKI Jakarta. Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, DKI Jakarta, WALHI, Partisipasi Masyarakat