TANTANGAN TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU: STUDI KASUS KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2020-2024

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia telah meningkatkan kepadatan dan permintaan lahan, berdampak negatif pada lingkungan dan ekosistem. Di Kabupaten Kendal, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya mencapai 0,01% dari total luas wilayah, jauh di bawah target 30% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017, memperburuk masalah lingkungan seperti banjir dan kesulitan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam tata kelola RTH di Kabupaten Kendal selama periode 2020-2024, dengan merujuk pada teori Good Environmental Governance dan teori produksi ruang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah disahkan, implementasinya masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat terbatas, dengan banyak pedagang kaki lima (PKL) mengandalkan informasi dari paguyuban dibanding sosialisasi langsung. Akses terhadap informasi mengenai RTH juga sulit karena informasi tidak ditampilkan secara langsung di laman utama website resmi, dan transparansi dalam pengelolaan perlu ditingkatkan, mengingat laporan pengelolaan hanya dilakukan secara internal dan tidak dipublikasikan secara luas. Fokus pemerintah lebih pada isu mendesak seperti pengentasan kemiskinan, sehingga menyebabkan alokasi anggaran untuk RTH hanya sekitar 18,43% dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan RTH agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Tata Kelola, Kabupaten Kendal, Good Environmental Governance.