IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN 2024

Abstract

Pelayanan publik di kelurahan Kota Semarang dilandasi oleh Peraturan Walikota Semarang (Perwal Kota Semarang) No. 50 Tahun 2016 sebagai standar pelayanan publik di kelurahan. Pelaksanaan pelayanan ini memuat beberapa standar pelayanan yang dilaksanakan oleh kelurahan kepada masyarakat. Kelurahan Gajahmungkur merupakan salah satu kelurahan yang berada di lingkup pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Oleh karenanya implementasi pelayanan di Kelurahan Gajahmungkur didasari Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016. Sepanjang tahun 2024, Kelurahan Gajahmungkur telah melaksanakan sebanyak 778 pelayanan dengan standar implementasi Perwal Kota Semarang tersebut. Kemudian, secara mendalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti standar operasional prosedur pelayanan publik dan implementasi kebijakan Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016 di Kelurahan Gajahmungkur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Teori yang diadopsi dalam penelitian ini menitik beratkan pada teori implementasi kebijakan publik Edward III (1980). Sumber data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data pustaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya SOP pelayanan publik di Kelurahan Gajahmungkur standar yang sesuai dengan Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016. Kemudian, implementasi kebijakan oleh pelaksana pelayanan publik telah mencapai dimensi komunikasi yang jelas dan konsisten kepada masyarakat; ketersediaan SDM dan fasilitas yang sesuai; disposisi yang disadari dengan baik oleh pelaksana kebijakan; dan struktur birokrasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan. Penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan pelaksanaan SOP pelayanan publik dan implementasi kebijakan pelayanan publik yang di Kelurahan Gajahmungkur. Oleh karenanya bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengadopsi teori yang sama untuk menganalisis peraturan pelayanan publik yang berada di tingkat kelurahan.