MALAPRAKTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai malapraktik yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi malapraktik serta faktor-faktor yang menyebabkan malapraktik tersebut. Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, tantangan dalam pelaksanaan proses Pemilu Indonesia masih menjadi isu serius yang memiliki dampak besar dalam implementasi Pemilu yang berintegritas. Pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, memiliki tantangan tersendiri karena adanya jumlah besar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di sana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi dokumenter. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Bawaslu RI, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, lembaga Migrant Care, serta peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk malapraktik, seperti manipulasi data pemilih, penggunaan Pantarlih fiktif, dan kecurangan dalam metode pos, KSK, dan TPS. Faktorfaktor penyebab malapraktik meliputi regulasi yang kurang adaptif dan spesifik terhadap kebutuhan WNI di luar negeri, kualitas Undang-Undang Pemilu yang rendah dan tidak memberikan bobot khusus pada Pemilu di luar negeri, tata kelola organisasi yang buruk dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterlambatan pembentukan PPLN dan Panwaslu, serta minimnya pengawasan dalam pemungutan suara metode pos dan KSK sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi. Temuan ini menegaskan bahwa malapraktik dalam Pemilu di luar negeri tidak hanya merusak integritas demokrasi tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu