PROBLEMATIKA TATA KELOLA AIR DI UMBUL JUMPRIT DESA TEGALREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024

Abstract

Air bersih merupakan bagian yang sangat penting keberadaannya dalam kehidupan manusia. Melimpahnya sumberdaya air di Indonesia dan pentingnya peran air bersih bagi manusia membutuhkan tata kelola air bersih yang baik dan terjamin keberlangsungannya. Akan tetapi, masih terdapat banyak daerah yang memiliki tata kelola air bersih yang buruk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika tata kelola air dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasinya dengan menggunakan teori water governance OECD (OECD, 2015) dan institutional assessment (Lusthaus, et al., 1995:10) untuk melihat bagaimana berjalannya kelompok pengelola air bersih. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih di Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari termasuk ke dalam kategori tata kelola air bersih buruk jika diukur berdasarkan teori water govenance OECD. Karena prinsip-prinsip water governance masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam pengelolaan air di 3 desa tersebut yang menimbulkan problematika seperti akses air bersih yang belum tercukupi, keterbatasan SDM dan infrastruktur, kurang tersistemnya kelompok pengelola, kurangnya regulasi dan peraturan yang legal mengatur mengenai kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat. Disamping problemtika tata kelola yang terjadi, juga telah dilakukan upayaupaya untuk mengatasinya diantaranya: penambahan sumber air bersih, peningkatan infrastruktur, dan dibentuknya regulasi yang digunakan sebagai pedoman berjalannya organisasi pengelola. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih belum optimal dalam mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan-perbaikan tata kelola air bersih terutama yang dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat baik berupa pelatihan SDM, bantuan peningkatan infrastruktur, sampai dengan dibuatnya regulasi khusus untuk kelompok swadaya masyarakat agar kelompok pengelola air bersih memiliki pendoman untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan air bersih di masing-masing desa