KONFLIK PEMODAL BESAR VERSUS MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS : PANDUMAAN-SIPITUHUTA, HUMBAHAS)

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan Sipituhuta terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam mempertahankan tanah adat. Faktor penyebab konflik meliputi klaim kuat masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai sejak zaman nenek moyang, ketidakadilan dalam keputusan pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan, dan keyakinan akan nilai historis dan budaya tanah adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Desa Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya. Konflik tersebut berlangsung karena keputusan pemerintah mengubah area hutan menjadi areal konsesi, merugikan hak masyarakat. Perlawanan dilakukan melalui blokade, demonstrasi, pengajuan keberatan kepada pemerintah. Upaya ini menunjukkan tekad dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat dan nilai-nilai budaya. Penyelesaian konflik melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh adat, dan lembaga non-pemerintah. Penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi adil dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan inklusif demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah konflik serupa diperlukan pengakuan hak tanah adat, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendidikan hukum kepada masyarakat adat, pendataan tanah menyeluruh, dan mekanisme monitoring implementasi kebijakan