EVALUASI KEBIJAKAN "TUKA-TUKU PURBALINGGA" SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA

Abstract

Pemerintah Purbalingga mengeluarkan kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga yang
memiliki tujuan sebagai media pemasaran, memberikan fasilitas untuk pelaku usaha, dan
mewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal UMKM di Kabupaten Purbalingga.
Selama keberjalanannya 5 tahun terakhir terdapat masalah seperti kebijakan tidak menyasar
kepada seluruh pelaku UMKM, penjualan online yang stuck tidak mengalami peningkatan, dan
motivasi pelaku UMKM yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan
Tuka Tuku Purbalingga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik
wawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian wawancara dengan narasumber Kepala Bidang
UMKM, Koordinator Tuka Tuku, Admin Tuka Tuku, pelaku UMKM yang sudah tergabung
dan yang belum tergabung, serta 3 masyarakat yang pernah membeli produk Tuka Tuku
Purbalingga. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studi
literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Penelitian ini
menggunakan indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas;
Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan 1)
Efektivitas belum berhasil karena kebijakan ini hanya mengarah kepada UMKM yang mapan
saja. 2) Kebijakan ini sudah Efisien karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada
biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan Tuka Tuku Purbalingga.
3) Kecukupan belum berhasil karena perlu adanya SDM yang mempunyai pengetahuan dalam
digital marketing dan bisnis agar tercipta inovasi baru. 4) Pemerataan belum berhasil karena
yang tergabung ke dalam Tuka-Tuku yang sudah lolos kurasi yang dilakukan oleh Dinkop
UKM Purbalingga hanya UMKM yang sudah mapan. 5) Responsovitas belum behasil karena
kurangnya sosialisasi yang aktif dari Tuka Tuku agar informasinya sampai di lapisan
masyarakat Purbalingga dan pelaku usaha. 6) Ketapatan sudah berhasil dengan dibuktikan
perubahan yang signifikan pelaku UMKM dari sebelum dan sesudah tergabung ke dalam
kebijakan tersebut. Saran yang tepat untuk kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga adalah Dinkop
UKM Purbalingga perlu melakukan pendalaman pemahaman terkait kebijakan Tuka Tuku
kepada pelaku UMKM agar memberi motivasi dan meningkatkan minat pelaku usaha, serta
perlu adanya keterbukaan akses informasi agar mudah dijangkau oleh pelaku UMKM dan
masyarakat