ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ADUAN DAN ASPIRASI PUBLIK MELALUI (SP4N LAPOR) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN KENDAL

Abstract

SP4N LAPOR merupakan layanan integrasi aduan digital yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Layanan tersebut diciptakan untuk menghasilkan pengelolaan aduan masyarakat yang komunal. Penerapan SP4N LAPOR di Kabupaten Kendal mengakibatkan adanya perubahan mekanisme dan pelaksana pengelola aduan di Kabupaten Kendal. Sejak mengalami pengembangan pada tahun 2021, SP4N LAPOR secara teknis menghapus tatanan unit pengelola aduan (UP4). SP4N LAPOR merubah pelaksanaan pengelolaan aduan dan aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal. Selain itu, pemerintah masih sempat mengalami fluktuasi dalam mengenalkan layanan serta lebih dari 700 aduan sejak awal penerapan belum merambah menggunakan SP4N LAPOR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan wujud good governance melalui pengelolaan aduan dan aspirasi publik SP4N LAPOR di Kabupaten Kendal, dan memberikan hasil apakah implementasi telah berjalan dengan baik atau belum serta mengetahui faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan situs penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Kendal serta wawancra dengan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Kendal telah mengimplementasikan adanya good governance melalui SP4N LAPOR yang berjalan cukup baik antara pemerintah dengan masyarakat di Kabupaten Kendal. Namun, terdapat penghambat dan kendala dalam implementasi tersebut seperti sosialisasi yang kurang masif dan menyasar seluruh masyarakat, keterbatasan anggaran dan kurang responsifnya beberapa admin OPD sehingga menyebabkan laporan aduan dan aspirasi masyarakat belum secara menyeluruh terkelola dan hasil penanganan aduan fluktuatif serta banyak masyarakat yang belum mengetahui SP4N LAPOR. Saran penelitian ini terhadap pemerintah adalah perlu melakukan pengawasan dan koordinasi rutin antar pelaksana, merespon aduan secara konsisten dan jelas serta melakukan komunikasi kepada masyarakat secara lebih dekat mengenai layanan SP4N LAPOR