Analisis Permasalahan Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik Melalui Go-Pay (Studi Penelitian: Pada Bus Rapid Transit Trans Semarang)

Abstract

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta merupakan salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga tujuan pembangunan dan pengoptimalan pelayanan publik tetap tercapai. Namun, dalam keberjalananya tidak jarang ditemui berbagai kendala atau permasalahan yang dapat menghambat pengoptimalan hasil dari kerjasama. Penelitian tentang analisis permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik melalui Go-Pay di BRT Trans Semarang bertujuan untuk menganalisis tiga poin utama yaitu bagaimana permasalahan yang terjadi, dampak, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut. Teori yang digunakan untuk mengalisis penelitian ini adalah teori Public Private Partenership dari Kurniadi dengan melihat tiga aspek utama yaitu kepastian hukum, kelembagaan, dan kemampuan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunaan data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan atau pembandingan data untuk memastikan keabsahannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompet Anak Bangsa jika dilihat dari aspek Kepastian Hukum, permasalahan yang terjadi adalah tidak diperbaharuinya MoU dan jangka waktu dari MoU dan PKS berbeda. Hal tersebut disebabkan karena ketidak pastian hukum pada peraturan terkait. Dampaknya adalah kerjasama tersebut tidak memiliki payung hukum dan upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan pada peraturan sebelumnya. Sementara dari aspek kelembagaan, permasalahan berkaitan dengan tidak adanya kelembagaan khusus, pengawasan tidak dilakukan dengan sistematis, dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengelolaan majamenen aset. Masalah tersebut disebabkan karena tidak adanya tim pengawasan dan pengendalian. Dampaknya, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik. Dalam aspek kemampuan pemerintah, permasalahan yang terjadi adalah buruknya komunikasi dan negosiasi yang disebebakan karena pemerintah tidak ahli dalam hal tersebut. Dampaknya kepentingan pemerintah tidak dapat teradvokasikan dengan baik dan upaya yang harus dilakukan adalah menyusun strategi negosiasi