POLITIK INOVASI DAERAH: PENDEKATAN TOP DOWN DAN KETIDAKBERLANJUTAN PROGRAM

Abstract

Inovasi merupakan gagasan yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Program terkait inovasi dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran pada kebijakan tertentu. Program Wakuncar merupakan terobosan inovasi berbasis teknologi informasi yang digagas oleh Ketua TP PKK Kota Metro dan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro untuk bermitra dalam mewujudkan program kepada masyarakat. Program Wakuncar merupakan pendataan yang diinput pada google form oleh Kader Dasawisma, pendataan meliputi identitas kepemilikan rumah, kepala keluarga, lansia, ekonomi keluarga, UP2K (Usaha Peningkatan Pendatapan Keluarga), pola perilaku keluarga, sanitasi rumah tangga, kesehatan keluarga, pengelolaan sampah, dan keanggotaan dasawisma. Pendataan berbasis digital selain untuk mencerdaskan masyarakat akan teknolgi informasi, juga untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran dalam kebijakan-kebijakan yang berlangsung (validitas data masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi teknologi informasi berupa Program Wakuncar di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro dengan melihat aspek politik inovasi dan ketidakberlanjutan program. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memiliki temuan bahwa permasalahan yang muncul dari program Wakuncar yaitu substansi regulasi, tupoksi OPD, dan keterbatasan anggaran. Tidak ada upaya dan tindak lanjut pemerintah dalam membenahi permasalahan yang terjadi. Komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan tidak diimbangi dengan pembenahan permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketidaksiapan sistem inovasi secara administatif menjadikan program tidak optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian kurang optimalnya insentif berupa keterbatasan anggaran yang diberikan kepada enumerator pada program Wakuncar. Karena sumber anggaran hanya terbatas pada APBD. Pada temuan yang diperoleh pada penelitian dapat disimpulkan bahwasannya program tidak siap secara administratif dan membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada keberjalanan program Wakuncar.