Impelementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit

Abstract

Hadirnya program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial ketenakerjaan merupakan bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja baik itu tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Tentu sudah seharusnya program tersebut memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta manfaatnya tersebut dapat dirasakan secara merata. Tetapi, pada implementasinya di lapangan yaitu di Kota Semarang ,manfaat terlakasananya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih belum dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pada prakteknya implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang sebagian besar masih terbatas pada pekerja sektor formal saja, padahal seharusnya pekerja sektor informal juga mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dengan variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, belum dapat dilaksanakan secara merata terutama bagi kepesertaan kategori pekerja informal, hal tersebut dapat dilihat masih belum tercapainya target kepesertaan kategori pekerja informal. Masih belum tercapainya target tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja informal terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam hal memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaa, tetapi pada implementasinya belum merata, masih terdapatnya kendala pada komunikasi serta sumberdaya anggaran baik itu dari segi jumlah anggaran yang kurang serta masih kurang transparannya implementor kebijakan dalam hal anggaran membuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar implementor dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta meningkatkan koordinasi antar BPJS Ketenagakerjaan dengan para stakeholder nya. Selain itu, tidak hanya intensitas sosialisasinya yang ditingkatkan tetapi juga diperlukan inovasi baru dalam melakukan sosialisasi masyarakat agar pola pikir masyarakat dapat berubah sehingga sadar akan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlu lebih transparannya implementor kebijakan terkait informasi soal anggaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal membuktikan terkait kurangnya sumberdaya anggaran karena peneliti tidak berhasil mendapatkan data detil kurangnya anggaran tersebut. Untuk penelitan kedepannya direkomendasikan untuk melakukan crosscheck terkait keterangan perihal kurangnya anggaran tersebut