KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TENTANG MASTER PLAN BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) I SEBUAH STUDI KASUS PEMBANGUNAN PARAGON CITY DAN GUMAYA TOWER HOTEL

Abstract

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengungkap penyebab dari inkonsistensi pembangunan fisik yang terjadi di Kota Semarang. Dengan menggunakan teori sistem politik yang dipadukan dengan proses formulasi kebijakan, penulis mencoba membuktikan bahwa tekanan dari kelompok kepentingan dan patologi birokrasi benar-benar terjadi dalam sebuah formulasi kebijakan.Locus dan focus dalam penelitian ini adalah kasus pembangunan Paragon City dan Gumaya Tower Hotel yang berada di BWK I Semarang. Dalam mendapatkan data, penulis akan melakukan wawancara mendalam secara purposive sampling dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi pembangunan fisik di Kota Semarang yang disebabkan oleh lemahnya fungsi kontrol dari SKPD dan DPRD. Kelemahan tersebut memberikan celah kepada elit ekonomi untuk melakukan lobi politik terhadap elit pemerintah Kota Semarang.Hendaknya seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang beserta seluruh stakeholder mampu bekerja sama dalam menjaga konsistensi pembangunan agar hak-hak publik tidak lenyap oleh kedigdayaan investor. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Semarang harus melakukan pembenahan secara struktural dan kultural demi mewujudkan pembangunan yang tepat dan bijak.Keywords: Formulasi Kebijakan, Kelompok Kepentingan, Patologi Birokrasi, Inkonsistensi