PERSEPSI MASYARAKAT RELIGIUS TERHADAP “SEDEKAH UANG” DALAM PILKADA (Studi Kasus Politik Uang dalam Pilkada Kabupaten Demak 2015)

Abstract

Money politics merupakan isu yang menarik untuk dibahas sebab ketika dalam penyebutannya menggunakan istilah sedekah maka dipahami pemilih bukan barang “haram” yang dilarang oleh undang-undang pemilu. Upaya pelurusan pernah dilakukan saat menjelang pilkada 2015, Bupati Demak (2012-2016), HM Dachirin Said, memasang baliho disejumlah titik strategis yang bertuliskan “Demak Kota Wali Sukseskan Pemilu 2014 Bermartabat, Politik Uang Haram” . Money politics masuk kategori pelanggaran pemilu yang mengancam integritas pemilu. Pemilu yang seharusnya terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil), namun, dalam kenyataannya ada praktik politik uang. Fenomena ini menarik untuk diteliti, sebab Kabupaten Demak yang dikenal dengan citra kereligiusannya tidak sejalan dengan fakta suburnya politik uang yang hidup dalam masyarakat. Menarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap sedekah uang dalam pemilu. Persepsi memiliki arti sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan jenis survei yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untukmeneliti populasi atau sampel (dalam hal ini untuk mengukur persepsi respondententang sedekah politik). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif.47 Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pemaknaan politik uang dan sedekah politik di kelompok kunci (stakeholder) yang pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara